Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dalil Prof Romli Minta Komnas HAM Setop Kasus TWK KPK

Prof Romli Atmasasmita meminta Komnas HAM berhenti menangani kasus alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Bukan sekedar minta, tapi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran tersebut mengaku punya dalil kuat atas omongannya ini.


Prof Romli Atmasasmita saat diminta sebagai ahli pemohon uji materiil UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Mahkamah Konstitusi 15 November 2017 lalu. FOTO: MKRI

    JAKARTA - Pernyataan Prof Romli itu merespons Komnas HAM yang tampaknya cukup serius menangani laporan eks 75 pegawai KPK. Dari perkembangan terakhir yang ia ikuti, Komnas HAM meminta data-data hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada Kepala Badan Kepegawaian (BKN) Bima Haria Wibisana Selasa (23/6) kemarin.

    Sayangnya, Kepala BKN tidak bisa menyanggupi. Karena pemilik instrumen adalah Dinas Psikologi Angkatan Darat selaku yang melakukan wawancara, dan BNPT yang melaksanakan profiling-nya.

    "Kepala BKN dalam penjelasannya menyatakan tidak memiliki data-data hasil test yang diminta krn semua ada di BIN dan Psikologi AD," kata Prof Romli dalam keterangannya Rabu (23/6).

    Nah, sebelum meminta keterangan dari institusi tersebut, perumus UU KPK ini menyarankan agar Komnas HAM mempelajari kembali tugas dan wewenangnya sesuai UU HAM dan Keppres Tentang Komnas HAM.

    Selain itu, Prof Romli juga menyarankan agar Komnas HAM membaca filosofi, historis dan misi diberlakukan UU HAM dan derivasinya UU Pengadilan HAM. Serta perbedaan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran pidana.

    "Sehingga jelas dan terang bedanya dalam konteks pengaduan 75 eks pegawai KPK yang diberhentikan karena perintah UU ASN, PP 41 Tahun 2020 dan PerKOM KPK No 1 Tahun 2020," sebutnya.

    Menurutnya, seketika permohonan gugatan 75 eks pegawai didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), maka Komnas HAM wajib menghentikan kegiatannya untuk menghormati yurisdiksi Peradilan TUN memeriksa subjek dan objek perkara yang sama.

    "Jika Komnas HAM bersikukuh maka tindakannya termasuk obstruction of justice," tegas Prof Romli.

    Ia menambahkan, Komnas HAM tidak berwenang meminta dam mengetahui informasi kecuali dengan penetapan pengadilan. "Karena informasi hasil TWK termasuk informasi yang dikecualikan dibuka kepada publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008," pungkasnya. 

    Untuk diketahui, obstruction of justice dapat dimaknai sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Ketentuan mengenai obstruction of justice (tindak pidana menghalangi proses hukum) antara lain diatur dalam ketentuan pasal 221 KUHP dan pasal 21 UU Tipikor. (MA)

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini