Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

KSPI Ancam Mogok, Minta PLN Tak Buang Badan Soal THR

Buruh yang akan mogok ini bekerja di sejumlah pelayanan teknik, seperti pemasangan kabel, perawatan gardu listrik, hingga pencatat meter. 


Aspirasi buruh dalam sebuah aksi unjuk rasa.

FOTO: Tangkapan Layar YouTube

    JAKARTA- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendukung penuh perjuangan buruh outsourcing PLN soal THR.

    Menurutnya, Direksi PLN tidak boleh melimpahkan tanggung jawab kesejahteraan buruh outsourcing hanya kepada vendor.

    Sebab, vendor atau agen outsourcing hanya menerima succes fee sebesar yang diberikan PLN sesuai kontrak kerjanya.

    "Sedangkan pemberian THR, gaji, dan kesejahteraan lain adalah berdasarkan apa yang diberikan oleh PLN ke vendor," kata Said Iqbal, dalam keterangan yang diterima Times.id, Sabtu (12/6).

    Klik: Merasa 'Dipimpong' THR, FSPMI: PLN Kok Lepas Tangan


    Tentu, tambah Said, tidak mungkin vendor menanggung pembayaran THR buruh outsourcing PLN yang tidak sesuai aturan.

    Apalagi pemberian THR didasarkan pada Perdir 0219, bukan berdasarkan keputusan pemilik vendor atau agen outsourcing.

    Said Iqbal mengingatkan, bahwa di era Menteri BUMN Dahlan Iskan, ada kesepahaman dengan DPR bahwa seluruh buruh outsourcing di BUMN seperti PLN akan diangkat menjadi karyawan tetap di anak perusahaan.

    Dengan demikian segala upah, kesejahteraan dan hubungan kerja buruh outsourcing PLN menjadi tanggungjawab Direksi PLN.

    "Direksi PLN jangan buang badan ketika berbicara kesejahteraan buruh outsourcing PLN. Tetapi giliran masalah pekerjaan dibebankan kepada buruh outsourcing," tegasnya.

    Penting diketahui, buruh outsourcing PLN bekerja di bidang-bidang strategis. Mulai dari pelayanan teknik seperti pemasangan kabel, perawatan gardu listrik, hingga pencatat meter. Bahkan mereka rata-rata sudah bekerja lebih dari 5 tahun.

    Dengan demikian, PLN sudah melanggar UU No 13 Tahun 2003 maupun UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pelanggaran terkait penggunaan buruh outsourcing PLN di pekerjaan utama dan dikontrak terus menerus tanpa batas.

    "Oleh karena itu, FSPMI dan KSPI akan mengorganisir pemogokan seluruh buruh outsourcing PLN di 30 provinsi, 300 kab/kota yang diikuti ratusan vendor buruh PLN di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal.

    Pemogokan ini akan didahului dengan aksi unjuk rasa di Kantor Pusat PLN dan kantor-kantor cabang PLN oleh ribuan buruh outsourcing PLN.

    Aksi unjuk rasa nasional rencananya akan dimulai tanggal 16 Juni. Sedangkan mogok nasional direncanakan akan digelar pada bulan Juli.

    KSPI juga akan melakukan kampanye internasional. Bahwa PLN sebagai BUMN di Indonesia melakukan 'perbudakan modern' dengan menggunakan buruh outsourcing, membayaar upah murah, THR rendah, hubungan outsourcing tanpa batas, kerja kontrak terus menerus, kesejahteraan yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan konvensi ILO serta mudahnya manajemen memutus sepihak kepada vendor.

    "Kapanye internasional ini akan dilakukan di sidang-sidang ILO di Jeneva," pungkas Said Iqbal yang saat ini dipercaya sebagai Pengurus Pusat (Goberning Body) ILO dan Ketua Majelis Nasional FSPMI. (MA)

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini