Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mahfud Revisi 4 Pasal UU ITE, Demokrat: Mending Hapus 'I'

Menko Polhukam Mahfud Md memastikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan direvisi. Tapi terbatas hanya pada 4 pasal saja.


Mahfud Md dan Hinca Pandjaitan Soal Revisi UU ITE. Sumber: IST

    JAKARTA - Ke 4 pasal yang akan direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini antara lain; Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Perbaikan ini juga sepaket dengan penambahan satu pasal lain, yakni pasal 45C.

    Mahfud beralasan, revisi ini dilakukan untuk menyahuti aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan adanya pasal karet, kriminalisasi dan multitafsir di UU ITE. "Makanya kita perbaiki," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantornya, kemarin.

    Presiden Jokowi pun sudah setuju, setelah mendengar paparan Tim Kajian UU ITE. Tim ini telah melakukan diskusi panjang dengan melibatkan banyak orang.

    Mulai dari pihak Kemkominfo, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kemkumham.

    Selain itu, Tim Kajian juga melibatkan pelapor, terlapor, akademisi, praktisi, insan pers, hingga aktivis demokrasi.

    "Tadi kami melaporkan kepada presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan," ujarnua.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebutkan 6 persoalan yang diatur dalam pasal-pasal itu. Mulai dari ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, perjudian, kesusilaan, fitnah, pencemaran dan penghinaan.

    Dalam revisi ini pula, jelas Mahfud, pemerintah menambah kalimat dan memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada di dalam undang-undang tersebut.

    Revisi UU ITE ini akan berproses di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk sinkroninasi. Baru nantinya, draf revisi akan dimasukan dalam proses legislasi di DPR.

    Revisi UU ITE ini sebetulnya bersifat jangka pendek. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan hukum akibat dari UU tersebut. Sementara agenda jangka panjangnya, pemerintah tengah menggagas Omnibus Law di bidang elektronik.

    "Itu akan diatur semua melalui suatu UU yang lebih komprehensif. Tapi karena itu komprehensif dan sudah banyak diatur per sektor itu nanti butuh waktu yang lebih khusus," tandasnya.

    Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai UU ITE itu memang harus segera direvisi. Tapi revisinya beda dengan yang digagas Mahfud.

    Sederhananya, politisi Partai Demokrat ini kepingin huruf I dari UU ITE dihapus menjadi UU TE atau UU Transaksi Elektronik saja. Sebab, perkembangan teknologi transfer dana kini kian meluas sekaligus rawan. Sehingga perlu diatur.

    "Dengan adanya I didepan TE, makna dan rezimnya total berbeda. Karena semua “informasi” menjadi pesakitan yang harus diadili dan dipidana," kata Hinca Selasa (8/6) malam.

    Padahal, sambungnya, informasi bukan untuk diadili. Informasi hanyalah soal beda pendapat, bukan kejahatan. "Penjara bukan tempat berbeda pendapat.
    Jadi jelas sekali bedanya," tegasnya.

    Politisi partai berlogo mercy ini berpandangan, informasi adalah rezim demokrasi. Sehingga, tidak layak jika informasi jadi bagian dari objek kriminal. "Karenanya harus diakhiri," pungkasnya. (*)

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini