Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Makian Komisaris BUMN Terhadap Anies Tak Akan Dijerat UU ITE

Pengamat Komunikasi Politik Pangi Syarwi Chaniago meyakini kasus ujaran kebencian yang dilontarkan seorang komisaris BUMN terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan sudah selesai setelah menyampaikan permintaan maaf.


Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. ILUSTRASI: TIMES

    JAKARTA - Pangi berharap, komisaris BUMN tersebut menjaga amanah dengan baik. Sebab, di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir, BUMN mengusung jargon Akhlak.

    "Jangan karena punya komisaris yang tendensius, citra Pak Erick jadi rusak. Jadi beban," kritik Pangi lewat sambungan telepon tadi malam.

    Sosok yang karib disapa Ipang ini juga berpesan agar kejadian ini jadi pelajaran buat yang yang lain. Khususnya para komisaris BUMN.

    "Menteri BUMN selalu bicara tentang akhlak. Kalau sampai meludahi dan memaki tentu kurang tepat dan kurang berakhlak. Tidak tegal lurus dengan dengan Menteri Erick," sambungnya.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini yakin, kasus Komisaris memaki Anies ini sudah selesai. Tidak akan dijerat pasal ujaran kebencian UU ITE, setelah sang Komisaris menyampaikan permintaan maaf, kemarin.

    "Kalau anies sangat demorkatis melihat dinamika. Anies siap dikritik dan dimaki orangnya," nilai Pangi.

    Lagi pula, bagi Anies ada hal yang lebih penting diurus saat ini ketimbang meladeni makian komisaris BUMN tersebut. Yakni penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

    Komisaris BUMN dimaksud adalah Kemal Arsjad. Kemarin, namanya masuk jajaran trending topic Twitter, setelah memaki Anies dengan kata-kata kasar. Merespons postingan video Kompas TV yang berjudul: Anies Sebut DKI Masih Bisa Tampung Pasien Covid-19.

    "Halah... Bangs*t benerlah nih orang. Kalau ketemu gw ludahin mukanya...!!!" cuit Kemal di akun @kemalarsjad Sabtu (26/6). Tak pelak, cuitan itu bikin netizen yang pro Anies meradang dan menyerang Kemal.

    Tadi malam, Kemal yang jadi buah bibir netizen akhirnya minta maaf. Lewat secarik keterangan yang diposting di akun Twitternya. Di paragraf awal, ia menyampaikan kondisi Covid-19 gelombang kedua, yang bikin banyak kerabatnya terjangkit. "Hingga saat ini mereka belum mendapatkan perawatan," tulisnya.

    Sebab, bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di Jakarta sudah sangat minim. "Beberapa sudah mencoba RS Swasta. Namun statusnya masih waiting list. Bahkan di salah satu RS Swasta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan sudah mencapai waiting list nomor ke 80," sambung Kemal.

    Karena ia mengaku kaget, ketika mendapatkan pernyataan Anies yang menyebutkan bahwa DKI masih bisa menampung pasien Covid. Sementara ia mengaku sudah cek kemana-mana hasilnya nihil.

    "Akibatnya emosi saya terpancing. Mengingat banyak kerabat dekat yang belum belum bisa mendapatkan penanganan dengan status CT yang kurang baik," tandasnya.

    Sebagai anak dan orang tua, Kemal mengaku gundah ketika ada anggota keluarganya yang terpapar Covid. Ia sadar, harusnya menahan diri dan tidak sampai mengeluarkan kata-kata kasar.

    "Untuk itu saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada teman yang merasa tersinggung dengan cuitan saya tersebut," ucapnya. 

    Sebelumnya, kasus ujaran kebencian di Twitter dengan kata-kata yang hampir sama pernah menjerat musisi ternama Ahmad Dhani. Ia divonis 1,5 tahun penjara.

    Ada 3 cuitan yang diperkarakan. Cuitan pertama berbunyi 'Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin.' Cuitan kedua berbunyi 'Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya - ADP.'

    Cuitan ketiga berbunyi 'Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? - ADP.'

    Calon anggota legislatif (Caleg) DPR Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I itu dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

    "Saya berharap dan berdoa Pak Anies mampu menjaga kinerja memberi rasa aman bagi warga Jakarta. Sekali lagi minta maaf atas cuitan saya," sambung Kemal.

    Kemal adalah komisaris independen salah satu BUMN. Yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sosok yang berlatarbelakang produser film ini ditunjuk sebagai komisaris pada Januari lalu.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini