Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Nasib Bupati Alor, Setelah Maki-maki Risma

Bupati Alor Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo jadi buah bibir, setelah memaki-maki Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Namun, yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana nasib sang bupati setelah memaki-maki elit PDIP itu?


Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: KEMSOS

    JAKARTA - Ngamuknya Bupati Alor, terekam dalam sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik. Diperkirakan, kemarahannya itu pecah di pertengahan April lalu. Tidak lama setelah kabupaten Alor terdampak bencana badai Seroja.

    Namun, video tersebut baru tersebar dan viral belakangan ini. Belum diketahui secara pasti, siapa yang merekam dan yang pertama membagikan video tersebut.

    Dalam video itu, Amon yang mengenakan batik terlihat menunjuk-nunjuk dua anak buah Risma yang bertamu ke Rumah Jabatannya dengan nada tinggi. Ia jengkel, karena bantuan dari Kemensos yang seharusnya disalurkan melalui Pemda, malah diserahkan lewat DPRD.

    "Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu. Menteri model apa itu? Dia tidak pernah ke Alor kok," ucap Amon dengan nada tinggi.

    Anak buah Risma yang dimarahi, hanya diam terpaku. Bahkan, ketika mereka diusir pulang hingga diancam akan melempar kursi. “Emang PKH itu DPR yang urus, saya mau tanya dulu. Dia hanya bisa tanam bunga, pohon di Surabaya. Tahu apa dia,” sentilnya.

    Dia bilang, PKH adalah program bantuan dari pemerintah pusat untuk keluarga miskin. Sehingga penyalurannya bukan melalui DPR. Sang Bupati mengaku akan berkirim surat ke Presiden Jokowi, terkait persoalan ini. 

    Tak puas. Ia sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas untuk Risma. "Bagaimana dia bilang DPR? Menteri "bod*h" betul. Pantas model gitu, tempati itu korupsi," kesalnya lagi.

    Ia lalu membanding-bandingkan Risma dengan Khofifah Indar Parawansa, yang juga pernah menjabat sebagai Mensos di periode pertama Presiden Jokowi.

    "Masih lebih baik Ibu Khofifah. Besok kamu pulang saja, berarti kau tidak ikhlas datang ke Alor," usirnya.

    Belakangan, Bupati Alor mengklarifikasi video luapan amarahnya itu. Selaku Bupati, ia merasa dilangkahi dan dilecehkan lantaran bantuan disalurkan lewat DPRD. "Ini bantuan sosial apa bantuan politik. Karena itu lah saya marah," jelasnya.

    Kemarin, Risma angkat bicara. Posisinya di Kota Bandung. Menghadiri acara napak tilas di sel penjara Banceuy. Salah satu situs pengasingan Soekarno pada masa penjajahan. Risma menjelaskan duduk perkara, kenapa pada akhirnya bantuan bencana disalurkan lewat DPRD.

    Ketika itu, ia mengaku sudah menghubungi pihak Pemkab Alor. Anak buahnya juga sudah berusaha mengontak kepala dinas. Tapi gagal, karena jaringan komunikasi pasca-bencana badai Seroja, terputus.

    Hingga pada akhirnya, ia berkomunikasi dengan Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek. Risma membantah punya niatan politik dalam penyaluran bantuan lewat DPRD itu. Sebagai buktinya, ia mengaku masih menyimpan pesan WhatsApp-nya dengan Enny.

    Yang ia pikirkan saat itu adalah, bagaimana bantuan bisa cepat disalurkan di saat Alor masih sulit ditembus. "Beliau (Ketua DPRD), menawarkan: 'Bu, itu ada paket dari dolog yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa merapat bantuan. Karena cuacanya buruk sehingga Syahbandar tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti'. Kemudian, 'Oke Bu, tidak apa-apa dari dolog nanti kami bayar'," kisahnya.

    PDIP tak tinggal diam, petingginya dihardik dengan kasar oleh Bupati Alor. Lewat Surat DPP No 2922/IN/DPP/VI/2021, yang diteken Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto, PDIP mencabut dukungan pada Bupati Alor itu.

    Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dapil NTT I Flores Lembata dan Alor, Andreas Hugo Pareira membenarkan surat tersebut. Dia bilang, selain mencabut dukungan, DPC PDIP Alor juga diminta berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk membuat "perhitungan".

    "Agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," kata Andreas, dilansir gesuri.id.

    Nah!

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini