Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Pasal Penghinaan Presiden Digagas Lagi, Pakar: Tak Elok Buat Jokowi

Pakar komunikasi politik Lely Arrianie berpesan agar pasal penghinaan presiden dikaji ulang. Tidak elok jika membuat kesan seolah-olah Presiden Jokowi ingin berlindung dengan pasal itu.


Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie. FOTO: IG

    JAKARTA - Menurut Lely, Jokowi sebagai Presiden yang berangkat dari rakyat kecil, selama ini sukses melewati berbagai penghinaan, cacian dan makian. Terbukti ia tetap dipilih oleh rakyat.

    "Jokowi seharusnya tetap menjaga ruh komunikasinya pada rakyat yang memilihnya, maupun yang tidak memilihnya," kata Lely dalam keterangannya, Rabu (9/6).

    Jebolan doktoral terbaik Universitas Padjadjaran Bandung ini berharap presiden ketujuh itu meninggalkan jejak kepemimpinan yang tidak keluar dari identitas politiknya. Yakni identitas presiden yang tidak menjaga jarak komunikasi politiknya, dengan menggagas peraturan yang seolah-olah Jokowi ingin tidak terusik di sisa jabatannya, sekitar 3 tahun lagi.

    "Padahal Jokowi tidak terlalu penting merespon segala cacian, penghinaan dan makian itu. Toh rakyat tetap memilihnya," sambung Lely.

    Apalagi, jika proses pembahasan perubahan UU dan pasal yang berkaitan dengan penghinaan itu membutuhkan waktu yang lama. "Toh akhirnya, bukankah Jokowi seolah menyiapkan karpet merah bagi penguasa sesudahnya agar tidak tersentuh kritik," selidiknya.

    Lely berpandangan, derajat dan wibawa seorang pemimpin tidak akan runtuh dengan hinaan. Apalagi masih banyak peraturan dalam bentuk lain yang bisa menjerat warga yang melakukan penghinaan. Tidak hanya kepada presiden tapi juga kepada sesama warga negara biasa sekalipun

    "So... Jokowi bisa menghentikan semua asumsi negatif berkaitan dengan pembahasan untuk perubahan uu yang notabene berpotensi memperkuat tudihan bahwa Jokowi ingin berlindung dibalik perubahan UU itu," harapnya.

    Harusnya, sambung dia Jokowi menyelesaikan periode kedua ini dengan makin membuktikan kecintaannya pada rakyat, baik kepada yang mencintainya maupuj kepada yang membencinya.

    "Dengan menginisiasi berbagai peraturan dan perundangan semacam ini malah menimbulkan persepsi dan kontroversi tentang kepemimpinan di era Jokowi," tutup Lely.

    Seperti diketahui, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, pasal 218 ayat 1 menyebutkan ancaman hukukan maksimal 3,5 tahun.

    Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara, senagaimana tercantum dalam pasal 219.

    Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sudah pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (*)

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini