Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Pemindahan Ibu Kota Tak Didukung Aspek Historis & Sosiologis

Pertimbangan pemindahan ibu kota tidak cuma dilihat dari aspek materil, tapi juga non-materil. Seperti historis, sosilogis, strategis dan teknis peralihan. 

Ilustrasi desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara baru. FOTO: CAPTURE YOUTUBE

    JAKARTA - Menyambut hari ulang tahun Kota Jakarta, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) menggelar webinar menyoal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kesempatan itu, TIDI menilai perlu ada kajian lebih dalam lagi sebelum memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.

    Jalu Priambodo dari TIDI mengatakan pemindahan Ibu kota tidak hanya membawa dampak administratif dan insfratruktur fisik semata.

    Karena itu, pertimbangan pemindahan ibu kota tidak cuma dilihat dari aspek materil, tapi juga non-materil. Seperti historis, sosilogis, strategis dan teknis peralihan.

    "Sehingga TIDI melihat, TIDI perlu mendalami aspek-aspek ini semua” kata Jalu, Senin (21/6).

    Komisioner KPID Jawa Barat ini menyampaikan bahwa dalam webinar seri pertama itu pembahasannya lebih menekankan pada aspek historis dan sosilogis.

    Aspek ini dibedah oleh sejarawan J.J. Rizal, Peneliti dan Dosen Departemen Sosiologi UI Daisy Indira Yasmine, dan Guru Besar Sosiologi Universitas Ibnu Kholdun Prof. Musni Umar.

    “Kami menghadirkan masing-masing pemateri bukan tanpa alasan. Kami menghadirkan J.J. Rizal karena memang beliau adalah sejarawan yang terkenal dan berpengaruh di Jakarta dan serkitarnya," sebutnya.

    "Sama dengan Ibu Daisy dan Prof. Musni Umar sebagai akademisi sosiologi, kami ingin melihat karakteristik masyarakat Jakarta sebagai Ibu Kota Negara," sambung dia.

    Jalu kemudian menyimpulkan inti dari kajian dua aspek tersebut. Baik dari sisi sejarah yang menyebutkan bahwa tidak pernah ada wacana dari Presiden Soekarno memindahkan Ibu Kota Negara.

    Lalu, dari segi sosiologi, Ibu Kota Negara baru memerlukan pengelolaan sosial politik yang memadai.

    “Kita bisa mendegar pada pemaparan J.J. Rizal yang mengatakan bahwa tidak pernah ada gagasan Soekarno memindahkan Ibu Kota dari Jakarta," ujar Jalu.

    "Lalu, Ibu Daisy juga menjelaskan potensi konflik sosial yang akan terjadi bagi pendatang dan penduduk asli. Prof Musni juga menjelaskan pemindahan ini akan menghasilkan dinamika sosial politik yang begitu sulit," sambungnya.

    Selain aspek sejarah dan sosiologis, dana pembangunan IKN ini juga disebut belum ada. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah buka-bukaan soal ini ketika rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (2/6) lalu.

    Ia mengurai bahwa di dalam pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2022 yang totalnya mencapai Rp 100,46 triliun, belum ada rencana kegiatan dan penganggaran untuk pembangunan ibu kota negara baru. Bahkan, belum ada pembahasan anggaran soal ibu kota baru di tingkat kabinet. 

    "Pagu indikatif 2022 ini sebenarnya ada catatan. Ini belum termasuk anggaran IKN, belum masuk anggaran food estate, belum masuk anggaran kawasan industri terpadu, itu catatan di SKB Kemenkeu dan Bappenas," ujar Basuki.

    Padahal, pada akhir April lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang sudah menyiapkan anggaran Rp 1,2 Triliun untuk groundbreaking yang tersebar di 4 kementerian yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR. (DE)

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini