Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Prabowo Enggan RDP Terbuka, Soal Rp 1.700 Triliun

Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya menolak Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR hari ini digelar secara terbuka. Apa alasannya?

  • Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Foto: Kemhan

JAKARTA - Hingga tadi malam, pantauan Times ID di laman dpr.go.id, belum ada RDP Komisi I dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam daftar agenda DPR hari ini.

Akan tetapi, Dahnil membenarkan bahwa Menhan Prabowo Subianto diagendakan mengikuti RDP siang ini. "Betul jam 10," kata Dahnil, yang dikonfirmasi tadi malam.

Namun, pihaknya keberatan atas suara-suara yang meminta agar RDP tersebut digelar secara terbuka. Karena, bicara masalah pertahanan, menurut Dahnil ada rahasia negara yang harus tetap dijaga.

"Dipastikan Kemhan dan Pak Menhan tidak bersedia terbuka demi kebaikan semuanya, dan DPR paham betul terkait hal tersebut," terang mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.

Salah satu anggota DPR yang keras meminta agar RDP digelar terbuka adalah Effendi Simbolon. Politisi PDIP itu kepingin RDP itu bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Sehingga program Kemhan, salah satunya proyek Rp 1.700 T tersebut tak menimbulkan tanda-tanya publik.

"Kami minta Menhan menjelaskan secara rinci. Kami minta Menhan hadir agar tidak ada bias dan multitafsir terkait rancangan Perpres tersebut," kata Effendi, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (31/5) lalu.

Dalam RDP Komisi I, Senin (31/5) lalu, Effendi menumpahkan kekesalannya atas ketidakhadiran Prabowo. Ia tidak happy, ketika Menhan hanya diwakili Wamenhan Herindra.

"Susah nanti Wamen menjawabnya, karena, 'saya tanya pak menteri dulu, saya tanya pak menteri'. Nah ini kan padahal kita harus mengambil keputusan politik di sini. Nah ini," kritiknya.

Proyek jumbo Rp 1.700 Triliun ini menyeruak ke permukaan setelah pengamat militer Connie Rahakundini buka-bukaan di podcast mantan anggota DPR Akbar Faizal. Ia mengaku banyak mendapat bocoran data dan laporan janggal terkait program-program di Kemhan, usai mengomentari soal tenggelamnya kapal selam Nanggala-402. Salah satunya terkait Alutsista.

"Mba tahu gak, ini kita lagi dalam bahaya lho. Kita itu punya anggaran, yang harus habis di tahun 2024 untuk pengadaan Alutsista. Jumlahnya kalau dirupiahkan, itu Rp1.760 Triliun," kata Connie, menirukan ucapan sumber informasinya itu di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (27/5) lalu.

"Wow angka yang sangat besar," respons Akbar, yang jadi host dalam acara podcast-nya itu.

Video yang sudah 530.912 kali ditonton itu langsung memantik kontroversi. Ada suara-suara yang mendukung, tapi banyak juga yang menentang. Bahkan diantara sesama pendukung Jokowi, juga tak satu suara.

Tapi, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengaku tak terkejut dengan anggaran jumbo itu. Menurutnya, duit Rp1.760 triliun buat belanja alutsista masih tergolong kecil.

"Kalau menghitung 25 tahun, ya," kata Khairul, Senin (31/5) lalu.

Disebut-sebut, program Kuadriliun Prabowo ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa, rencana kebutuhan alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1, sejumlah 124.995.000.000 dolar AS atau sekitar Rp 1,7 kuadriliun.

Jika rancangan itu disetujui Presiden, Khairul menilai pemerintah bisa mengejar target belanja pertahanan maksimal 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Karena anggaran tersebut akan ditambah dengan anggaran pertahanan rutin sebesar rata-rata 0,78 persen dari PDB per tahun.

Sementara potensi PDB Indonesia selama 25 tahun, besarnya bisa mencapai lebih dari Rp 375.000 triliun. "Angka Rp 1.760 triliun itu sangat kecil, yaitu 0,5 persen saja," tegasnya lagi.

Meskipun kecil, ia menyarankan agar pemerintah cermat dalam mencari pendanaan. Jika dari pinjaman luar negeri, ia meminta agar mencari skema pinjaman suku bunga serendah mungkin. Bisa di bawah 2 persen, dengan tenor panjang. "Bisa 12 tahun, kalau memungkinkan sampai 30 tahun," tutur Khairul.

Senada, pengamat dan peneliti militer dari Binus University Curie Maharani juga bilang demikian. Hanya saja, ia mengingatkan agar penyusunan renbut, dilakukan bottom-up dengan melibatkan angkatan.

"Angka ini normal saja, cenderung konservatif," nilai Curie. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini