Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Respons Istana Soal Raperpres Rp 1.700 Triliun

Hampir sepekan isu Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2020-2024 mencuat ke permukaan. Tapi, Istana masih bungkam. Baru Kemhan yang angkat bicara.


Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6) lalu. Foto: SETPRES

    JAKARTA- Setidaknya sudah 6 hari isu Alpalhankam senilai Rp 1.700 Triliun bergulir di publik. Bermula dari bocoran yang disampaikan pengamat militer Connie Rahakundini di podcast mantan anggota DPR Akbar Faizal.

    Istri Letnan Jenderal Purnawirawan itu mengaku mendapat banyak data dan laporan janggal terkait program-program di Kemhan, usai mengomentari tenggelamnya kapal selam Nanggala-402 beberapa waktu lalu. Salah satunya terkait Alutsista.

    "Mba tahu gak, ini kita lagi dalam bahaya lho. Kita itu punya anggaran, yang harus habis di tahun 2024 untuk pengadaan Alutsista. Jumlahnya kalau dirupiahkan, itu Rp1.760 Triliun," kata Connie, menirukan ucapan sumber informasinya itu di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (27/5) lalu.

    "Wow angka yang sangat besar," respons Akbar, yang jadi host dalam acara podcast-nya itu.

    Video yang sudah 500 ribu kali lebih ditonton itu langsung memantik kontroversi. Isi dari dokumen dari Raperpres Alpalhankam pun beredar.

    Salah satunya, bunyi Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan: rencana kebutuhan alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1, sejumlah 124.995.000.000 dolar AS atau sekitar Rp 1,7 kuadriliun.

    Soal ini, tak cuma mengundang kritik dari pihak oposan pemerintah. Pendukung Jokowi juga terbelah menyikapinya. Ada yang mendukung, ada juga yang menentang.

    Seperti yang disuarakan akun @ChusnulCh__ misalnya. Akun Twitter pendukung Jokowi dengan 85,6 ribu follower ini mengingatkan agar Presiden Jokowi berhati-hati.

    "Perusahaan baru dibikin, berada di bawah kendali Kemenhan, dikomandani sahabat menhan, akn kelola anggaran 1.760 triliun dari utang. Prabowo selama ini diam terhadap masalah negara ternyata ada yang direncanakan. @KPK_RI tolong diawasi. Pak @jokowi tolong hati-hari," cuitnya. "Pak Jokowi mumpung belum jadi ruwett hentikan sekarang," imbau akun @PawiroPutu. "Lagi persiapan nyapres 2024 ini perlu modal banyak," cibir @ExvannyPais.

    Nah, bagaimana sebetulnya tanggapan istana soal ini? Apakah proyek senilai Rp 1,7 Kuadriliun itu sudah atas restu dan sepengetahuan Presiden?

    Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman yang dikonfirmasi tadi malam masih bungkam. Dia malah lempar bola ke Jubir Menhan.

    "Bisa ke Jubir menhan lebih dulu, bung Dahnil Anzar," kata Fadjroel.

    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang biasanya tak pelit komentar, ketika dikonfirmasi soal Raperpres Alpalhankam ini juga tak langsung angkat bicara.

    Ia sempat minta waktu untuk mencari tahu. Tapi ketika dikontak ulang, hasilnya nihil. Ia belum bisa memberi komentar.

    Tenaga Ahli KSP Ade Irfan Pulungan juga demikian. Ia juga lempar bola, tapi ke Deputi V KSP.

    Hari ini, Menhan Prabowo dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal Raperpres Alpalhankam ini dengan Komisi I DPR. Tapi, Prabowo enggan RDP digelar secara terbuka. Alasannya, rahasia negara.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini