Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Sidang UU Ciptaker: DPR Mangkir, Pemerintah Gak Siap

Sidang uji formil dan materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 terpaksa ditunda lagi pekan depan, Kamis 17 Juni 2021. Pasalnya, DPR mangkir, sementara pemerintah mengaku belum siap.


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ketika membuka sidang uji formil dan uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja, di Ruang Sidang MK Rabu (16/12/2021). FOTO: MKRI

    JAKARTA - Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Sayangnya, agenda mendengar keterangan dari DPR dan Presiden terkait beleid UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 harus molor lagi karena beberapa alasan.

    Pertama, perwakilan DPR tidak hadir. "Catatan dari kepaniteraan, bahwa DPR ada surat pemberitahuan tidak bisa hadir karena bertepatan dengan agenda sidang yang telah ditentukan di DPR," kata Ketua MK Anwar Usman, di awal sidang, Kamis (10/6).

    Klik: KSPI Geram Pemerintah & DPR Tidak Siap Hadapi Sidang UU Ciptaker


    Sementara dari pihak pemerintah, ada 6 menteri yang konfirmasi hadir. Yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

    "Ini luar biasa," puji Anwar. "Mungkin baru pertama dalam sejarah MK ini yang seharusnya ada sembilan menteri, tapi baru enam yang confirmed hadir," sentilnya.

    Kendati demikian, Anwar menyampaikan terima kasih dan atas kehadiran para menteri sebagai kuasa dari presiden.

    Sementara 6 pemohon dari perkara nomor 91, 103, 105 serta 107/PUU-XVIII/2020 dan nomor 4 serta 6/PUU-XIX/2021 semuanya hadir. Sidang ini digelar secara offline dan virtual.

    Giliran Hakim MK Saldi Isra, ia menyampaikan keputusan mahkamah memisah uji formil dan uji materil dalam sidang UU Ciptaker. Uji formil ini sebutnya, akan dilakukan selama 60 hari kerja. Terhitung, dari sidang hari ini, Kamis (10/6).

    "Jadi sidang ini dengan beberapa rangkaian setelahnya, itu hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil," ucapnya.

    Ia juga meminta agar keterangan DPR dan Pemerintah terkait uji formil UU itu digabung. Sebab, didalamnya menjelaskan tentang proses pembentukan UU Cipta Kerja. Mulai dari pengusulan, pembahasan bersama, persetujuan bersama, pengesahan oleh presiden, dan proses pengundangan.

    Karena mahkamah, sebutnya akan lebih banyak mendengar soal-soal keterpenuhan syarat formil dalam lima tahapan pembentukan UU itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945.

    "MK tidak keberatan kalau pemerintah misalnya minta penundaan untuk memperbaiki keterangan yang ada hari ini," tutur Saldi.

    Nah, keputusan ini ternyata bikin pemerintah kelabakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa keterangan dari pihak pemerintah masih campur-aduk.

    "Karena ini dalam perkara 91, 103, 105 serta 107/PUU-XVIII/2020 dan nomor 4 serta 6/PUU-XIX/2021 ada hal yang mencampurkan antara uji formil dan uji materiil," akun Ketum Golkar itu.

    Sebab itu, Airlangga minta pemerintah diberikan waktu satu minggu untuk melengkapi berkasnya.

    Hakim Ketua setuju. Mahkamah memutuskan sidang dengan agenda yang sama, yalni mendengarkan keterangan DPR dan presiden terkait dengan uji formil dari keenam perkara terkait pada hari Kamis 17 Juni 2021, pukul 9 pagi.

    "Dengan demikian sidang selesai dan ditutup," tutup Ketua MK Anwar Usman.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini