Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Soal TWK Rahasia, Bolehkah Dibuka? Ini Kata Eks Ketua KIP

Banyak yang penasaran, bagaimana sebetulnya poin per poin soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diberikan kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang beredar, baru dari mulut ke mulut peserta tes. Apa boleh dibuka soal tes itu ke publik?


Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Rahman Ma’mun. Foto: PARAMADINA

    JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Rahman Ma’mun mengatakan materi tes kompetensi, seperti Ujian Nasional (UN) atau Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masuk dalam kategori informasi dikecualikan atau rahasia.

    "Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," kata Aman, sapaan karibnya dalam keterangan yang diterima Times ID, Rabu (2/6).

    Sejauh ini, UU ini lah yang jadi alasan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) enggan membuka soal TWK pegawai KPK itu ke publik.

    Namun, Peneliti dan Advisor Paramadina Public Policy Institute, Universitas Paramadina ini juga berpandangan lain. Soal TWK itu sebetulnya bisa kok dibuka ke publik. Tapi dengan catatan.

    "Bila ada kepentingan publik yang lebih besar. Maka akses informasi bisa diberikan sebagian sesuai kepentingan publik tersebut," jelasnya.

    Dalam UU KIP, terang Aman, memang suatu Badan Publik bisa menetapkan informasi tes kompetensi sebagai informasi yang dikecualikan. Tentu setelah ada pengujian konsekuensi, bahwa ada konsekuensi bahaya bila informasi itu dibuka.

    "Misalnya kebocoran soal sebelum diujikan, yang tentu merugikan kepentingan negara dan kepentingan publik. Namun setelah diujikan, bila ada kepentingan publik yang lebih besar, bisa saja upaya membuka akses sebagian dilakukan untuk tujuan kepentingan publik tersebut,” tuturnya.

    Menurut Aman, dalam menentukan apakah informasi di Badan Publik itu masuk kategori rahasia, dikecualikan atau informasi terbuka, dijelaskan dalam UU KIP pasal 2 ayat (4). Di sana menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia, sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

    Selain itu, juga melewati pertimbangan bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

    “Artinya, bila membuka infomasi tersebut ternyata kepentingan publiknya lebih besar, bisa saja kemudian informasi itu dibuka. Itu seperti yang diputus KIP ketika ada sengketa informasi mengenai materi Ujian Nasional (UN),” terang Aman lagi.

    Ia menunjukkan putusan KIP yang bisa jadi yurisprudensi. Yakni putusan Nomor 244/VII/KIP-PS-M-A/2012 dalam sengketa informasi antara ICW (Indonesia Corruption Watch) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai informasi materi dan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) yang diduga bocor sebelum diujikan. Ketika itu, ICW meminta informasi untuk menguji dugaan kebocoran materi soal dalam Ujian Nasional SMP/ MTs.

    Nah, dalam amar putusan Majelis Komisioner KIP pada kasus itu disebutkan bahwa informasi materi dan kunci jawaban soal UN merupakan informasi yang dikecualikan. Namun sebagian informasi kunci jawaban yang diminta oleh ICW yaitu mata pelajaran Matematika, IPA dengan kode soal tertentu sesuai yang diujikan di lokasi (locus delicti) yang diduga terjadi kebocoran dinyatakan oleh Majelis sebagai informasi terbuka.

    Dengan cara tertentu membukanya. Kala itu, Kemendikbud memberi akses membuka informasi materi UN tersebut sebagian kepada ICW. Namun hanya dapat melihat tanpa mencatat dan/atau tanpa teknik perekaman.

    “Putusan KIP tahun 2012 itu menunjukkan bahwa materi tes yang semula rahasia atau dikecualikan bisa saja dibuka sebagian bila ada kepentingan publik yang lebih besar, misalnya untuk mengetahui kesetaraan materi antar peserta dan sebagainya, atau meneliti apakah ada kebocoran atau tidak,” pungkasnya. (*)

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini