Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Tarik Setoran Haji, Jamaah Bisa Hubungi Lewat WhatsApp

Hingga kemarin, Indonesia belum kunjung mendapatkan jatah kuota haji dari Arab Saudi. Akibatnya, keberangkatan jemaah haji kembali dibatalkan. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan tertunduk lesu mengumumkannya.


Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto: TWITTER

    JAKARTA - Menag Yaqut tak sendiri ketika menyampaikan kabar yang menyedihkan ini. Ia ditemani dua elit ormas Islam. Pertama, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini di sisi kiri. Lalu, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan di sisi kanan. Ada juga Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, yang duduk tepat di samping kiri Yaqut.

    Sosok Bos Banser, yang biasa garang, bicaranya jadi pelan kemarin. Raut wajahnya sedih. Wajahnya tertunduk. Bicaranya sempat terjeda beberapa saat, usai menyampaikan kata-kata penghormatan.

    Lalu, Yaqut menatap beberapa carik kertas di hadapannya, lesu. "Sebelum saya membacakan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan salam hormat," ucap Menag Yaqut, dengan nada rendah di hadapan wartawan di Jakarta, kemarin.

    Salam hormat itu ditujukan utamanya kepada kaum muslim Indonesia. "Wabilkhusus para calon jamaah haji," sambungnya.

    Baru kemudian ia menjelaskan bahwa, hari itu dirinya telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

    Sebelum mengambil keputusan, Menag mengaku sudah bicara dari hati ke hati dengan sejumlah alim ulama dan pimpinan ormas Islam. Ia juga berdiskusi panjang dengan Komisi VIII DPR, biro haji dan umroh, dan pihak terkait lainnya.

    Yaqut memastikan, selama ini pihaknya tak tinggal diam. Ada banyak persiapan yang sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Termasuk melakukan serangkaian diplomasi lewat Kementerian Luar Negeri, melobi Arab Saudi untuk mendapatkan kuota haji. Tapi, apa daya, hingga kini hasilnya nihil.

    Sementara waktu kian mepet. Padahal, hitungan Yaqut, jika mendapat kuota 5 persen dari kuota normal saja, butuh waktu persiapan tidak kurang dari 45 hari.

    Kegagalan mendapatkan kuota haji ini, klaim Yaqut tak cuma dialami Indonesia. Tapi semua negara.
    "Sampai saat ini, belum ada negara yang mendapat kuota. Karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan," ungkap politikus PKB itu.

    Biang keroknya adalah pandemi Covid-19. Virus laknat itu sudah menjangkiti hampir di seluruh dunia. Kondisinya makin memprihatinkan, dengan munculnya varian baru dan lonjakan kasus di berbagai negara.

    Sementara, pemerintah lewat UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengamanahkan pemerintah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah haji.

    "Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan," imbuhnya.

    Lalu bagaimana nasib setoran jamaah haji?

    Ia memastikan uang setoran jemaah haji aman. Pihaknya juga siap mengembalikan uang tersebut, jika kepingin ditarik kembali.

    “Jadi, uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar, itu hoax," tegasnya.

    Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, pihaknya akan membuka WhatsApp (WA) center yang akan dirilis dalam waktu dekat. "Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” tukas Yaqut.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mahfum atas keputusan tersebut. Namun, ia tetap berharap pemerintah untuk terus melobi Arab Saudi membuka penerbangan untuk Indonesia. Setidaknya, umat Islam Tanah Air masih bisa berangkat umroh.

    Sebab sejauh ini, pemerintah Arab Saudi belum membuka penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun ke Madinah. "Tentu ini bukan tugas Kementerian Agama untuk melobi untuk dibukanya penerbangan, tapi itu lobi Menteri Luar Negeri atau pihak yang lain," ujar politisi PAN itu.

    Sekjen PBNU Helmy juga mendukung keputusan pemerintah membatalkan keberangakatan jemaah haji. Karena pandemi Covid-19 belum berakhir. "Mari kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan, dengan ditundanya (haji), ini tidak mengurangi sama sekali makna niat kita, nawaitu kita, untuk ibadah haji," ajaknya.

    Sementara, Sekjen MUI Arminsyah meminta jemaah haji tidak khawatir, atas pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Ia meminta jemaah haji tahun ini diprioritaskan berangkat tahun depan. "Hanya soal waktu saja," katanya. “Kami MUI mendoakan semoga kita segera keluar dari pandemi Covid-19," sambung dia.

    Muhammadiyah memang tidak hadir mendampingi Menag mengumumkan pembatalan keberangkatan haji. Tapi, bukan berarti tanda tak setuju atau keberatan.

    Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang dikonfirmasi justru mengimbau umat Islam Indonesia untuk memahami bahwa kondisi pandemi saat ini, yang belum aman. Pemerintah dipastikan tidak melanggar syariat dan UU Haji atas pembatalan keberangkatan haji di tengah pandemi Covid-19.

    "Secara Syariat, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman," kata Mu'ti tadi malam.

    Namun, jika kemudian hari pemerintah Saudi memberikan kuota haji untuk Indonesia, ia menyarankan agar bisa diperuntukkan untuk jamaah haji mandiri. "Memberangkatkan jamaah reguler dalam jumlah yang terbatas berpotensi menimbulkan masalah teknis, terutama administrasi dan pelayanan," pungkasnya. (*) 

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini