Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.
PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).
PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.
PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.
PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.
PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.
PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.
Pemberitahuan
Belum ada interaksi terbaru.
Artikel Penulis
Memuat artikel...
Apresiasi Penulis
featured_seasonal_and_gifts
Berikan Dukungan
Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.
Luhut Perintah Pangdam & Kapolda Pastikan Rakyat Gak Lapar
Panglima perang PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pangdam dan Kapolda untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang lapar.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO: KEMENKOMARVES
JAKARTA - Hal tersebut disampaikan pada Rapat Laporan Vaksinasi, Implementasi Pembatasan Mobilitas, Optimalisasi Fasilitas TNI untuk Isolasi dan Sembako yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (9/7).
“Saya minta Kapolda dan Pangdam banyak lakukan patroli di daerah pinggiran. Vaksinasi nanti bisa langsung kesana saja, di kawasan pinggiran itu,” ucap Menko Luhut.
Menurutnya pada bulan Juli 2021 ini akan ada penambahan 46 juta vaksin. Penambahan tersebut dapat diarahkan ke daerah pinggiran atau kumuh yang tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan.
“Saya mau yang daerah pinggiran atau slum area, kita jemput bola buat vaksin,” tegasnya.
Pemberian vaksin di daerah marjinal tersebut menurut Menko Luhut, perlu dijalankan bersamaan juga dengan pemberian bantuan beras yang saat ini telah disiapkan.
Ia menegaskan agar negara hadir di tengah rakyat melalui pemberian secara targeted atau tersasar kepada yang membutuhkan. Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan (beras).
“Sekali lagi micro targeted. Vaksin, obat, kemudian bansos yang berupa beras untuk mereka yang berada di kawasan pinggiran harus dapat terlaksana, jangan sampai mereka tidak bisa makan,” perintahnya.
Pensiunan Jenderal TNI AD ini kemudian juga menyoroti laporan Menteri Kesehatan terkait adanya data jumlah pasien covid-19 yang janggal untuk wilayah Jawa Timur.
“Tidak ada yang perlu malu, berikan saja data sebagaimana adanya agar bisa kita perbaiki. Sehingga nanti Menteri Kesehatan dapat membuat perencanaan dengan lebih tepat,” ucap Luhut.
Pada kesempatan yang sama, panglima PPKM Darurat ini juga meminta kepada para menteri yang hadir untuk dapat merespon sesuai bidang dan tugas fungsi masing-masing terkait dengan laporan yang diberikan oleh para Panglima dan Kapolda masing-masing wilayah.
Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan bahwa akan mendukung sesuai tupoksi Kementerian BUMN.
“Saya nanti akan vidcon dengan Pak Menteri Kesehatan terkait dengan hal tersebut, untuk bantuan beras nanti akan melalui Bulog. Kebetulan harga beras juga sedang turun Pak, jadi nanti dari daerah bisa beli berasnya, nanti kami bantu untuk proses pembeliannya,” terang Menteri Erick.
Setali tiga uang dengan Menteri Erick, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan Bansos beras sesuai kesepakatan sebelumnya akan melalui Bulog. "Kemudian berdasarkan rapat ini tadi, untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota,” ucap Mensos Risma.
Juga melalui kesempatan tersebut Mensos Risma menyampaikan bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dapat mengajukan, karena menurutnya para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kesehatannya.
“Terakhir sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek dimana ada warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu,” pungkas Menko Luhut.
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...