Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.
PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).
PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.
PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.
PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.
PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.
PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.
Pemberitahuan
Belum ada interaksi terbaru.
Artikel Penulis
Memuat artikel...
Apresiasi Penulis
featured_seasonal_and_gifts
Berikan Dukungan
Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.
Pengusaha Kejepit Program Nihil Truk ODOL 2023: Mahal Diongkos!
Pelaksanaan zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada awal tahun 2023 mendatang bisa dipastikan akan menghambat proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Jejeran truk saat melewati pemeriksaan Dinas Perhubungan. Foto: KEMENHUB
JAKARTA - Sebabnya, kebijakan itu akan menghambat industri semen yang menjadi salah satu komponen utama dalam pembangunan infrastruktur ini untuk bisa dengan cepat mendistribusikan semennya ke lokasi proyek. Fredy Agung Prabowo dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengatakan kebijakan zero ODOL akan menyebabkan terjadinya penambahan armada yang cukup signifikan. Selain itu, juga akan terjadi pengurangan muatan sekitar 80 persen. “Nah, dengan penambahan armada yang sangat banyak, itu pasti akan menambah waktu angkut menjadi lebih lama. Sebab, di area pabrik akan terjadi antrean karena waktu yang dibutuhklan untuk pengisian menjadi lebih lama. Kondisi itu pasti akan berdampak untuk sampainya semen tepat waktu ke lokasi proyek,” kata Fredy, Rabu (7/7). Jika semen itu terlambat tiba ke lokasi proyek, menurut Fredy, akibatnya pembangunan juga akan terlambat, termasuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
“Akibatnya, ini pasti bisa menghambat percepatan pembangunan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah,” tandasnya. Seperti diketahui, keterlambatan pembangunan proyek infrastruktur akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Misalnya hilangnya pendapatan pemerintah dari pajak, penundaan investasi, pengangguran tidak terserap, pertumbuhan ekonomi tidak terakselerasi,dan sekaligus menurunkan daya saing nasional. Fredy mengatakan Asosiasi Semen Indonesia sudah sepakat untuk mengajukan penundaan penerapan zero ODOL ini menjadi awal 2025. Menurutnya, hal itu juga sudah melalui kajian dengan akademisi.
“Kajian itu sudah komprehensif terkait dengan apa yang dilakukan industri semen dalam hal ini dan dan juga apa yang harus dilakukan pemerintah,” ucap dia. Maintenance Manager Semen Indonesia ini juga mengajak para pembuat kebijakan untuk melihat kondisi sulit yang terjadi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi dengan diberlakukannya aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di mana beberapa daerah melakukan pengetatan akses jalur, menurut Fredy, kondisi ini sangat berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan industri semen. Belum lagi adanya pengurangan anggaran di sektor infrastruktur. Baru-baru ini Bank Dunia telah menurunkan Indonesia dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) pada 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) pada 2020.
Dari publikasi yang diperbarui setiap 1 Juli tersebut, Bank Dunia mencatat Pendapatan Nasional Bruto (GNI) Indonesia turun dari 4.050 dolar AS menjadi 3.870 dolar AS. Penurunan status Indonesia lantaran dampak pandemi covid-19 yang memukul penghasilan masyarakat.
Perhitungan yang dilakukan Bank Dunia mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan populasi yang dipengaruhi oleh GNI per kapita.
“Nah, di situasi kondisi sulit saat ini, mana mungkin kita untuk menambah lagi investasi yang juga cukup besar untuk penambahan armada dalam waktu singkat,” terang Fredy.
Menurutnya, yang harus diperhatikan lagi sebelum penerapan zero ODOL ini adalah soal pengalihan moda transportasinya. Dari analisa yang sudah dilakukan industri semen, kata Fredy, pengalihan moda dari truk ke kereta api akan menaikkan ongkosnya karena ada multi handling yang harus dipersiapkan. Begitu juga jika industri mau menambah armada truknya, para ekspeditur masih resisten untuk melakukan investasi. “Kami sudah bincang-bincang ke ekspeditur sebagai partner kami, dan mereka mengatakan dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini mereka juga masih resisten untuk melakukan investment. Selain itu, mereka juga harus menyediakan driver yang memiliki skill, dan itu tidak gampang untuk mencarinya dalam waktu singkat,” tutur Fredy. Jika melihat kondisinya seperti ini, kebijakan zero ODOL ini yang mulai dilaksanakan pada awal 2023, akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur. “Padahal selama ini kita masih bisa memenuhi untuk mendukung pembangunan dari proyek-proyek itu,” pungkasnya.
Tapi pemerintah juga punya alasan kenapa program bebas ODOL dikebut. Menurut Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Risal Wasal, truk dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) di jalan tak hanya mengganggu keselamatan para pengguna jalan lain, namun juga menimbulkan kerugian negara.
Dia menyebutkan, truk ODOL adalah biang dari kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan, hingga negara harus menggelontorkan dana tambahan untuk mengganti kerusakannya.
"Banyak yang hancur, jembatannya patah, bahkan Kementerian PUPR menyampaikan Rp 43 hingga 60 triliun kerugian untuk perawatan," jelas Risal dalam diskusi virtual, Kamis (3/12/2020) lalu.
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...