Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Penyebab Bank Syariah Berubah Jadi 'Lintah Darat'

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara merespons kasus dugaan pemerasan oleh Bank Syariah yang menimpa salah satu pengusaha tol Jusuf Hamka. Staf khusus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu bahkan menjulukinya 'lintah darat'.


Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati. Foto: ILUSTRASI

    JAKARTA -  Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati memberikan catatan penting kepada industri perbankan syariah untuk mulai berbenah diri.


    Menurutnya yang perlu dipahami bahwa kritik dari masyarakat bukanlah karena ketidaksukaan dengan syariah. Harus dipastikan juga para direktur, komisaris, dan para pegawai pelaksana di bank syariah sudah memahami akad syariah yang digunakan. 

    "Ada rentang kendali yang terlalu jauh antara OJK dan BI sebagai regulator atau DSN MUI sebagai pembuat fatwa dengan para staf pelaksana bank syariah di lapangan yang dikejar target juga berkompetisi dengan bank konvensional,"katanya di Jakarta Senin, (26/7).


    Anggota Fraksi PKS DPR ini menyayangkan bank syariah yang masih belum optimal menyalurkan pembiayaan UMKM, dan juga belum digunakannya akad mudharabah dan musyarakah yang murni berbagi hasil dan berbagi rugi kepada para pengusaha kecil. 

    Selain itu, Anis  juga mengkritik sudut pandang regulator dalam pengembangan ekosistem syariah terutama perbankan syariah yang terlihat mementingkan perluasan market share semata.

    “Kita mengkhawatirkan ketika perbankan syariah lebih fokus untuk memperbesar market share lewat ekspansi pembiayaannya yang tidak fokus kepada UMKM untuk mengejar target pada jumlah aset tertentu, akan berdampak kepada industri syariah kehilangan ruh kebersamaan dengan umat Islam” katanya. 

    Anis menegaskan lebih lanjut ketidakpercayaan masyarakat terhadap diferensiasi operasional bank yang menggunakan nama syariah akan membuat bank syariah kehilangan konteks dan relevansinya.

    “Ketidakpercayaan ini jika tidak dimitigasi secara proper akan memunculkan anggapan bahwa para pelaku bank syariah dianggap menghianati nilai syariah itu sendiri karena masyarakat memiliki ukurannya sendiri dalam menilai operasional bank” imbuhnya.

    Wakil Ketua BAKN DPR yang memiliki gelar doktoral bidang ekonomi syariah ini juga mengingatkan kepada institusi Perbankan Syariah untuk selalu memperbaiki diri baik dari sisi layanan, Good Corporate Covernance, inovasi produk, maupun pengedepanan substansi syariah.

    “Ini momentum yang baik buat bank syariah, kedepannya perbankan syariah diharapkan menjadi bank pilihan, bukan hanya kesadaran syariah, tetapi juga karena layanan yang baik, produk-produk inovatif, dan memenuhi kebutuhan konsumen,” ujarnya.


    Anggota DPR Komisi XI ini mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga iklim ekonomi, politik dan sosial yang kondusif untuk perkembangan perbankan syariah. 

    Sehingga bank syariah bisa tumbuh berkembang menjadi salah satu alternatif sistim yang menyumbang terhadap perekonomian nasional.


    “Perbankan Syariah sebagai institusi yang membawa label syariah sudah punya mekanisme pengawasan yang sangat ketat baik oleh OJK maupun oleh DSN/DPS. Jika ada persoalan yang dianggap persoalan pribadi nasabah dengan Bank Syariah sebaiknya menggunakan mekanisme yang berlaku, baik melalui arbitrase syariah maupun lewat jalur hukum lainnya” pungkas Anis.

    SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

    Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

    Cari Blog Ini