Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Bedah Aspek Kelayakan Wilayah Hingga Geopolitik Pemindahan Ibu Kota

The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) menggelar webinar seri 3 membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur pada Senin (2/8). Ada sejumlah pakar dihadirkan untuk membedah aspek kelayakan wilayah hingga geopolitiknya.


Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota baru. Foto: IST

JAKARTA- Beberapa pakar yang dihadirkan itu antara lain Direktur Eksekutif Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Universitas Bina Nusantara Prof Tirta Mursitama, Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) LIPI Ganewati Wuryandari dan Pengamat Tata Perkotaan Yayat Supriatna.

Dari perpektif Prof Tirta Mursitama, pemindahan Ibu Kota Negara adalah proyek mercusuar. Sebagaimana lazim terjadi di setiap periode presiden, proyek semacam ini selalu mengundang perdebatan sengit atau pro-kontra.

Tapi ia meyakini, proyek mercusuar tersebut dalam jangka panjang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terutama bagi generasi selanjutnya.

“Itu akan menjadi berkah bagi para generasi selanjutnya ketika pembangunan ibu kota negara di Kalimantan selesai,” ujar Prof Tirta.

Direktur Eksekutif CBDS Universitas Bina Nusantara ini menambahkan, pemindahan Ibu Kota Negara merupakan sepenuhnya urusan domestik Indonesia. Sehingga tidak perlu dorongan atau intervensi dari negara lain.

“Tanpa dikomen oleh negara lain kita sudah jalan,” lanjutnya.

Sementara dalam sudut pandang LIPI, yang diwakili Ganewati Wuryandari menilai pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan perlu memperhatikan fasilitas keamanan negara. Menurutnya, Ibu Kota baru yang akan dibangun di Kalimantan harus siap menghadapi ancaman dari eksternal maupun internal. Apalagi, letaknya semakin dekat dengan negara tetangga,

"Ketidakjelasan batas negara dengan Malaysia, Filipina dan negara lainnya akan membuat potensi konflik,” kata Ganewati.

Hitungannya, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan secara wilayah mengakibatkan Ibu Kota Negara yang baru akan lebih terbuka. Sehingga akan meningkatkan ancaman dari luar, apabila tidak diiringi dengan kesiapan dari aspek pertahanan dan keamanan.

“Kekuatan militer yang semula berpusat pada Angkatan Darat akan mengalami perubahan ke Angkatan Laut dan Udara akan lebih berimbang karena lokasi ibu ktoa negara baru yang lebih terbuka,” sambungnya.

Sementara Yayat Supriatna menekankan pentingnya kajian yang mendalam dalam proses tata kota pembangunan Ibu Kota Negara baru. Pengamat Perkotaan ini menilaibpembangunan infrastruktur yangvdilakukan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi akan sangat merugikan.

“Jangan sampai pembpangunan infrastruktur di Ibu Kota baru di Kalimantan dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi karena akan sangat merugikan," tutur Yayat.

Ia berpesan agar perencanaan wilayah Ibu Kota Baru harus mempertimbangkan kota-kota disekitarnya agar kontra produktif terhadap perkembangan Ibu Kota dalam jangka panjang.

“Aksesibilitas yang mudah dan cepat dengan dengan kota utama akan menyebabkan perkembangan kawasan Ibu Kota Negara baru akan lebih lambat berkembang akibat keterbatasan fasilitas dan utilitas,” pungkasnya.

Animo peserta dalan webinar ini cukup tinggi. Peningkatan animo ini terjadi menyusul dikeluarkannya statement dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menilai Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini