Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

JK: Taliban Sekarang Sudah Lebih Moderat

Setelah beberapa kali ketemu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yakin cara pandang taliban saat ini lebih moderat dari tahun 1996 atau tahun-tahun 2000-an lalu. Jika sikap terbuka dan bersahabat dengan negara lain bisa dibangun, bukan tidak mungkin negara di dunia akan mengakui pemerintahan Afghanistan yang mulai dikuasai taliban.


Wakil Presiden Ke 10 dan 12 Jusuf Kalla. Foto: KEMLU

JAKARTA - Sejauh ini, sejumlah negara yang punya kedutaan di Afghanistan masih wait and see. Sambil menunggu perkembangan apa yang akan terjadi.

"Sama dengan kita Indonesia, kedutaan kita ada di situ. Tapi hanya dengan personil terbatas, sambil menunggu apa yang terjadi lagi," kata JK dalam konferensi pers virtual, Senin (16/8).

Mediator perundingan antara taliban dengan Afganistan ini meyakini taliban tidak seperti dulu lagi. Dimana dahulu cara pandangnya konservatif dan cenderung keras.

"Kalau tindakannya seperti dulu, maka kedutaan-keduataan negara-negara tidak mengakui pemerintahan itu. Dia mengakui negaranya tapi tidak berhubungan dengan pemerintahannya," sambungnya.

Secara pribadi, JK mengaku belum tahu persis bagaimana sikap Indonesia terhadap apa yang terjadi di Afghanistan saat ini. Namun ia berkeyakinan, pemerintah Indonesia juga sama dengan negara lain, yakni masih wait and see. Tapi hubungan secara kenegaraan belum putus.

Yang jelas setelah sering berhubungan dengan kelompok taliban, banyak perubahan yang terlibat. Taliban, sebutnya sekarang sudah jauh lebih moderat.

"Bapak percaya thaliban lebih moderat?" tanya wartawan. "Ya saya percaya," tegas JK.

Justru, JK pernah mengundang para taliban ke Indonesia untuk melihat Islam dari dekat di negara Islam terbesar di dunia. JK membawa para taliban ke pesantren, masjid dan kelompok-kelompok perempuan di Indonesia.

"Sekarang ada kemajuan diantara mereka," sebut Wapres dua periode ini.

"Ulama-ulama Afganistan justru meminta ulama Indonesia datang untuk memberikan pandangan. Itu saya bawa, untuk berbicara di kalangan ulama perempuan di sana. Bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin agama," pungkasnya.

Di luar dugaan, kelompok militan taliban berhasil dengan cepat memasuki Ibu Kota Kabul dan menguasai Istana Kepresidenan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan negara itu dengan alasan untuk menghindari pertumpahan darah. Saat ini, Afghanistan tengan mempersiapkan peralihan kekuasaan ke pemerintahan transisi.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini