Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Keren! 3 Daerah Ini Siap Tender Pengolahan Sampah Jadi Listrik

Dalam rangka percepatan implementasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melakukan monitoring perkembangan proyek PSEL di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Makassar, Kota Bekasi, dan Kota Palembang pada hari Jumat (6/8). 


Rapat monitoring virtual perkembangan proyek PSEL l. Foto: IST

JAKARTA - Hasil dari pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Utara, Kota Makassar, dan Kota Bekasi sudah siap lelang tender PSEL. Sementara Kota Palembang masih memerlukan pendampingan khusus untuk melakukan revisi perjanjian kerjasamanya.

“Saya ingin memastikan kapan dilakukan tender. Karena itu, pada September nanti, sesuai aturan KLHK, harus sudah mengajukan bantuan BLPS (Biaya Layanan Pengolahan Sampah),” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo pada kesempatan tersebut.

Deputi Basilio menegaskan bahwa apabila BLPS diajukan tepat waktu, maka bisa diproyeksikan akan selesai di tahun 2023. “Bila terlambat mengajukan, maka bantuan BLPS akan terlambat dan turun di tahun 2024. Untuk itu, diharapkan tahun ini agar semua melaksanakan lelang proyek PSEL,” lanjut Deputi Basilio.

Terkait perkembangan PSEL di Sulawesi Utara, Praseno Hadi Asisten Bidang Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara melaporkan bahwa saat ini sudah dilakukan penandatanganan MoU dengan 5 Kabupaten/Kota untuk pembangunan PSEL Sulawesi Utara. “Saat ini tim sedang menyusun tata cara lelang, paralel dengan finalisasi FS (feasibility study)," tuturnya.

Direncanakan, Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan tender pada bulan September, dan ditargetkan penandatanganan kontrak bisa selesai pada bulan Oktober.

Walikota Makassar Danny Pomanto juga mengatakan bahwa pemerintahnya siap melakukan lelang di akhir November hingga Desember. Ia juga melaporkan bahwa FS sudah mulai disusun dan sedang dilakukan kajian di seluruh TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

“Tentang kebijakan _waste to energy_, sudah menargetkan 2023 akhir diharapkan berfungsi dan mulai beroperasi, dan 2024 sudah beroperasi penuh,” seru Walikota Danny.

Asisten 2 Kota Bekasi Sudarsono melaporkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah menyusun FS dan sudah direview oleh tim BPPT, dengan mempertimbangkan BLPS seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hasil rapat ini kemudian akan dilaporkan kepada Walikota untuk segera memproses PSEL di Kota Bekasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Alex Ferdinandus menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terkait kajian PKS (Perjanjian Kerja Sama).

“Saat ini masih tahap pembahasan addendum perjanjian kerja sama dengan PT. Indo Green Power. kami baru saja menyelesaikan kajian manajemen risiko dari perjanjian kerja sama ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur 4 Kementerian Dalam Negeri Arsan Latif mengungkapkan bahwa fokus pada kerja sama dalam proyek PSEL adalah mencari partner terbaik yang dapat mengelola sampah. Mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terkait pengajuan BLPS, perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Agunan Paulus Samosir mengungkapkan bahwa BLPS yang diberikan maksimal sebesar Rp 500.000 per ton sampah, sesuai aturan PMK No.26/PMK.07/2021 terkait Dukungan Pendanaan APBN bagi Pengelolaan Sampah di Daerah.

Rapat monitoring ini dihadiri oleh Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Asisten Deputi Energi Kemenko Marves, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, serta perwakilan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini