Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kocek Dunia Usaha Mulai Kering, Pemerintah Harus Hadir

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan situasi dunia usaha saat ini dalam kondisi darurat. Kocek perusahaan ada yang sudah terkuras habis. Pemerintah perlu hadir untuk mengantisipasi langkah dunia usaha mengambil opsi merumahkan karyawan atau PHK.


Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Foto: IST

JAKARTA - Karena situasi yang dihadapi saat ini adalah ketidakpastian. "Terus terang, dunia usaha sempat berharap 2020 pandemi selesai. Sehingga 2021 bisa bangkit lagi," kata Sarman ketika dihubungi.

Namun, kenyataannya kasus Covid-19 di tahun ini bukannya mereda, justru lebih dahsyat dari tahun lalu. Sehingga banyak usaha yang pada sebelumnya masih sanggup bertahan, jadi babak belur tahun ini.

"Tahun lalu daya tahannya berbeda dengan saat ini. Tahun 2020 dana cadangan masih ada, sisa usaha tahun sebelumnya. Kondisi usaha saat ini sudah sama dengan PPKM, sudah darurat juga," ungkapnya.

Khususnya usaha yang bergerak di sektor wisata dan turunannya. Seperti usaha rental mobil, hotel, kafe dan lainnya diperkirakan sudah babak belur. Sebab, bisnis semacam ini, kata Sarman sangat ditentukan oleh pergerakan orang. Semakin banyak orang bergerak, semakin maju. "Tapi dengan PPKM dibatasi, semua sepi, usaha hancur," sambung Sarman.

Salah satu petinggi KADIN DKI Jakarta ini juga tak bisa memungkiri, jika kondisi tahun ini lebih parah dari tahun lalu. Daya tahan usaha sudah semakin parah, ditambah dengan berlakunya PPKM.

Namun, ia tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya atas kondisi saat ini. Karena semua terjadi di luar dugaan. Apalagi kondisi yang sama juga terjadi di seluruh dunia.

Yang diharapkan saat ini adalah, bagaimana negara hadir memberikan pertolongan nyata kepada pelaku usaha. Jika tidak, ada sejumlah kemungkinan yang harus dilakukan: "Pertama, ada kelompok usaha yang tetap berusaha dengan cashflow yang sangat tipis. Kedua, mungkin pengusaha akan melakukan rasionalisasi. Seperti PHK atau merumahkan karyawan atau menjual aset untuk mampu bertahan. Sekarang sudah banyak pelaku usaha yang menjual aset. Seperti usaha rental mobil, mulai menjual mobil-mobilnya," tuturnya.

Menurut salah satu pengusaha yang bergerak di bidang energi ini berharap sejumlah program stimulus yang dicanangkan pemerintah perlu dievaluasi. Karena saat ini masih banyak pengusaha yang belum menikmati stimulus, relaksasi, insentif, dan keringanan lain yang digaungkan pemerintah selama ini.

"Kita harapkan pemerintah melakukan evaluasi segera. Apa sudah dinikmati pengusaha secara keseluruhan? Pengusaha yang katanya diberikan keringanan cicilan, tapi tetap ditagih Bank seperti biasa," sesalnya.

Namun, selaku Ketua HIPPI ia mengaku bersyukur ada sejumlah kebijakan yang menurutnya cukup membantu pelaku usaha kecil. Seperti Banpres Produktif dan mulai dibukanya kembali usaha kecil meskipun dengan batasan jam operasi. Termasuk bantuan subsidi upah.

"Ini momentum sangat tepat, saya sebagai ketum HIPPI DKI mengapreasi," pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini