Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menangguk Honor Dari Setiap Warga Yang Meninggal

Sejak Tahun 2020, anggaran APBD Provinsi, Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat,  harus dilakukan refocusing untuk menunjang kepentingan penanganan Covid-19. Bukan saja refocusing, tetapi sejumlah tertentu APBN yang diperuntukkan sebagai sumber APBD diambil oleh pemerintah pusat untuk kepentingan perlindungan sosial dan kesehatan dalam upaya menangani Covid-19.


Chazali H Situmorang. FOTO: NET








BANYAK program-program strategis daerah yang tertunda atau dipotong, apalagi kegiatan penunjang. Perjalanan dinas berkurang banyak, biaya-biaya rapat kerja, rapat koordinasi, hampir atau nyaris hilang. Kalau ada meeting cukup melalui virtual.


Kalau di Kementerian yang saya ketahui, pengurangan biaya-biaya penunjang bahkan program yang tidak penting, sudah banyak dilakukan. Para pejabat Eselon I sebagai Pengarah atau Nara Sumber suatu kegiatan APBN, tidak boleh mendapatkan honor. Hal ini diutarakan oleh salah seorang Sekjen Kementerian yang saya kenal baik, karena Menkeu beralasan, mereka itu sudah mendapat Tukin (Tunjangan Kinerja) yang cukup besar.


Kalau narasumber dari luar, yang diundang karena kepakaran dan atau pengalaman dalam pemerintahan boleh diberikan honor dalam jumlah tertentu yang sudah diatur dalam SBU nya.


Suasana keprihatinan di level pemerintah pusat, di hampir semua kementerian atau lembaga non kementerian, yang mempunyai irisan tugas dengan keadaan darurat pandemi Covid-19 sudah menjadi new normal, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa "ledakan" kasus korupsi sungguh mengagetkan terjadi di dua kementerian. .


Ledakan kasus korupsi besar di level pusat itu,  ibarat gempa tektonik, juga diikuti ledakan-ledakan lainnya dengan skala rechter yang lebih kecil.


Ledakan skala kecil itu jumlahnya sangat banyak. Dalam suasana Covid-19 ada kasus bansos, harga Swab PCR yang tinggi,  pembelian mobil dinas mewah Gubernur,  dan paling anyar adalah Bupati, Sekda, Ka.BPBD, Kabid BPBD Kabupaten Jember mendapatkan honor 70 juta lebih atas keberangkatan jenazah Covid-19 ke tempat pemakamannya.


Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan sebenarnya pejabat boleh menerima honor. Sebagaimana diberitakan Kompas.com. Namun, penerimaan itu harus berdasarkan kontribusi yang nyata kepada suatu hal atau kegiatan atau dengan kata lain pejabat ikut aktif di dalam kegiatan. Bukan cuma seremonial atau tanda tangan saja. Bukan hanya untuk mengejar penyerapan anggaran semata.

Pernyataan Dirjen Kemendagri itu, sebetulnya bersayap. Apakah Bupati Kabupaten Jember yang menerima honor yang disiapkan SK nya oleh Bupati, bersumber dari APBD dengan judul Honor Pengarah Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Covid-19  memang melakukan kerja nyata mengantar jenazah ke kuburan, berapa mayat yang diantar. Apa ada 700 mayat, karena disebut ada 700 keg x Rp. 100.000.-, sekitar Rp. 70 juta!


Apakah pertanggungjawaban seperti ini syah dan dibenarkan menurut pola penganggaran APBD? Secara administrasi juga sudah ada ketidak cocokan dengan kenyataan kegiatan fisik di lapangan.  Apa benar Bupati dan Sekda ada mengantar 700 mayat? Kalau penggali kubur jelas kerjanya, tapi  yang didapatkannya apakah berdasarkan jumlah mayat atau lamanya bekerja? Perlu diketahui juga. Dan berapa satuan biayanya? Lumpsum atau ada satuan unit costnya?


Memang lazim setiap kegiatan itu ada Pengarah nya. Sejak dulu Bupati itu tetap sebagai Ketua Pengarah, karena fungsi dan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan Daerah. Dan tidak harus setiap Pengarah mendapatkan atau dialokasikan honororium. Apalagi dalam suasana darurat, dan persoalan kemanusiaan.


Seorang Bupati dan Sekda, juga Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dalam sistem pengaturan keuangan baik APBN maupun APBD sudah disediakan belanja operasional untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Anggaran itu sebenarnya cukup jika sesuai dengan peruntukannya. Apalagi adanya tunjangan daerah. Kota-kota besar, tunjangan daerah seorang Sekda dan Kepala Sarker / Ka. Dinas Pemda, bisa puluhan sampai  ratusan juta rupiah. Menjadi tidak cukup, jika untuk menambah pundi-pundi keuangan pribadi


Kalau setiap kegiatan, ada pengarah dan mendapatkan honor, apalagi jumlah besar,  sudah dapat dibayangkan tinggal berapa anggaran APBD itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, apalagi mereka yang kemalangan keluarganya kena Covid-19 dan meninggal dunia.


Mendagri harus bicara soal ini. Koordinator PPKM wilayah Jawa dan Bali Pak LBP juga harus bicara.  Rakyat menunggu ketegasan Bapak menteri, atas persoalan-persoalan di lapangan seperti kasus di Jember ini.  Jauhkanlah dari pertimbangan politik, tetapi kemanusiaan dan membangun trust rakyat, agar penanganan Covid-19 mendapat dukungan dan partisipasi  yang luas.


Sebagai wujud empati Bapak menteri pada rakyat kecil yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya karena kebijakan PPKM Level 4,3,  tetapi mereka sabar dan mengikuti arahan pemerintah, lakukanlah tindakan yang tegas dan mendidik kepada Pejabat Negara yang bekerja tidak dengan hati nurani, tidak dengan rasa kemanusiaan, sebagai efek jera.


Seharusnya para Penyelenggara Negara dengan kelonggaran /fleksibilitas yang diberikan dalam PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, menjadi ruang yang cukup luas untuk menanam ladang kebajikan untuk modal akhirat.  Wabah Covid-19 harus dilihat sebagai peluang emas untuk merubah defisit menjadi surplus kebajikan dunia dan akhirat.


Dr Chazali H. Situmorang, M.Sc

Dosen FISIP UNAS - Pemerhati Kebijakan Publik 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini