Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menanti Ketegasan Presiden Atas Temuan Komnas HAM Soal TWK

Hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah dipaparkan. Ada 11 pelanggaran HAM dan kecurangan oleh pimpinan KPK dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketegasan Presiden pun dinanti terhadap temuan-temuan Komnas HAM.


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Foto: IST
    
JAKARTA - Sempat mundur dari yang telah direncanakan sebelumnya awal agustus, akhirnya Komnas HAM telah merilis hasil investigasi terkait pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Komnas HAM usai mendapat aduan yang dilayangkan oleh 75 pegawai KPK nonaktif. Dalam laporannya, tim kuasa hukum 75 pegawai KPK, Asfinawati, mencatat sedikitnya lima pelanggaran HAM dalam tes tersebut.

Beberapa di antaranya seperti perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan.

Namun, usai melakukan investigasi lebih dalam, pihak Komnas HAM bahkan memenukan 11 dugaan pelanggaran HAM dan kecurangan oleh pimpinan KPK.

Aktivis Hukum Feri Amsari menyatakan, hasil investigasi Komnas HAM adalah bukti lain yang menggungkap bahwa proses penyelenggaraan TWK penuh dengan kecurangan.

"Ini tidak hanya melanggar konstitusi dan konfenan internasional soal hak asasi manusia, tapi juga melanggar perlindungan HAM yang terdapat di UUD nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, bukti investigasi oleh Komnas HAM sudah di paparkan, dimana memang terdapat 11 pelanggaran ham yang tidak hanya direncana oleh pimpinan kpk, tetapi kalau kita baca juga melibatkan institusi dibawah naungan presiden," jelasnya.

Lanjut Feri, untuk itu pimpinan KPK tidak bisa menghindar, karena temuan Komnas HAM tidak berdiri sendiri, ada juga temuan Ombusdman RI sebagai lembaga pengawasan dalam Penyelenggaraan pelayanan publik, juga menemukan cacat administrasi dari prosedur pembentukan UUD hingga penyelanggaraan tes TWK.

"Menurut saya, pimpinan KPK kalau memaksakan pelanggaran ham ini dibiarkan, karena ini sebuah pelanggaran konstitusi, sementara presiden saja yang melanggar konstitusi dapat diberhentikan apalagi pimpinan KPK. Oleh karena itu, pimpinan KPK harus betul-betul bersiap untuk diberhentikan jika memang pelanggaran ham ini ditindak lanjuti oleh Komnas HAM berupa rekomendasi kepada presiden," tegasnya.

Feri menambahkan, dalam hal ini Presiden harus punya sikap tegas sebagai pimpinan tertinggi, kepala negara dan kepala pemerintahan, bahwa lembaga-lembaga yang melanggar HAM dan melanggar konstitusi tidak boleh dibiarkan. Pimpinan KPK terlibat melakukannya, harus segera diberikan sanksi yang tegas karena ini pelanggaran HAM dan konstitusi.

"Yang jelas, Presiden juga harus betul-betul berani dan bersikap tegas, karena Presiden dituntut untuk melindungi lembaga KPK, melindungi HAM dan tidak bersikap abu-abu terhadap pelanggaran tersebut," tutupnya lewat kiriman sebuah voice note WhatsApp.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini