Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Penertiban Lahan Kampus UIII Tahap II Berjalan Mulus, Begini Cara Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) kembali melanjutkan proses penertiban lahan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Cimanggis, Depok tahap kedua dengan ditandai penilaian oleh kantor jasa penilaian publik (KJPP) dimulai kemarin, Rabu (18/8). 


Proses penertiban lahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Cimanggis, Depok tahap kedua. Foto: IST

DEPOK - Pelaksanaan penilaian akan berlangsung hingga 10 hari kedepan. Proses pelaksanaan penilaian sendiri di lapangan pada hari pertama tersebut berjalan dengan baik dan tertib tanpa ada satu hambatan apapun.

Kuasa Hukum UIII, Misrad mengatakan dalam proses penilaian itu warga yang nama-namanya sudah tercatat dan mendapatkan SK dari Gubernur Jawa Barat memang sudah menunggu untuk segera dinilai, agar segera mendapatkan uang kerohiman.

Adapun prosesnya yakni dengan melakukan penilaian lahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mereka-mereka yang menempati lahan dan dianggap memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018.

"Setelah proses itu nanti akan diberikan uang santunan setelah mendapatkan surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat jumlah dan siapa saja yang berhak mendapatkan uang," katanya kepada awak media di Depok, Rabu (18/8).

Misrad menambahkan, nantinya kepada mereka yang sudah mendapatkan uang, agar segera mengosongkan lahan. Sementara bagi mereka yang tidak mendapatkan uang kerohiman karena tidak memenuhi syarat akan ditertibkan, dan penertiban itu akan dimulai sekitar bulan November 2021.

"Karena November itu sudah harus selesai dan kosong untuk penertiban tahap kedua," jelasnya.

Sementara itu, pengacara dari Direktorat Diktis Kemenag RI, Ibnu Anwarudin mengungkapkan, beberapa waktu lalu sempat mencuat adanya upaya perlawanan hukum dari sejumlah penghuni lahan garapan tersebut. Namun saat ini, dipastikan pada proses pembangunan proyek UIII tahap dua tidak ada lagi persoalan.

“Mereka kan sempat menggugat di PTN Bandung, Nomor 137 Tahun 2019, itu sudah diputus sudah ditolak. Kemudian mereka banding dengan Nomor Banding 191, Tahun 2020 ditolak juga, dan baru saja kasasi Nomor 54 ditolak juga. Jadi artinya sudah inkrah, sudah selesai ya.”

Ibnu menegaskan, mereka kalah karena tidak dapat membuktikan alas hak atas kepemilikan lahan tersebut. Maka untuk proses selanjutnya adalah bakal dilakukan pembebasan sebanyak 141 bidang. “Jadi ini bukan ganti rugi tapi santunan.”

Ia menjelaskan, keputusan itu diatur dalam aturan presiden dengan dasar tanah negara yang akan dibangun sebagai proyek strategis nasional, seperti kampus UIII, maka akan diberikan santunan bagi mereka yang memenuhi syarat.

Salah satu syaratnya adalah mereka yang sudah tinggal lebih dari sepuluh tahun, menguasai secara terus menerus dan memanfaatkan dengan itikad baik.

“Maksudnya itu mereka sadar kalau ini tanah negara, mereka tidak menguasai atau berupaya untuk mengambil alih dari negara,” sambungnya.

Ibnu menambahkan, jika yang bersangkutan bersikeras mencoba mengambil alih dari negara, namun tidak mempunyai legalitas untuk tinggal di situ maka gugur kewajiban pemerintah untuk memberikan santunan.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini