Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Sentil Warga Yang Ngotot Garap Lahan UIII, Tokoh Cisalak: Ini Tanah Negara

Tokoh Masyarakat Cisalak yang akrab disapa Haji Udin mengatakan, dari pantauannya, sejauh ini penertiban lahan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) berjalan obyektif dan apa adanya.

Tokoh Masyarakat Cisalak Haji Udin. FOTO: IST


DEPOK - Proses Penilaian Lahan pembangunan Komplek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Cimanggis, Cisalak, Depok memasuki hari ke empat, Senin (23/8). Tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) didampingi Tim Terpadu Penertiban lahan UIII yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Kelurahan Cisalak, Tokoh Masyarakat setempat dan Kementerian agama berhasil melakukan penilaian setidaknya pada 20 bidang tanah yang masuk dalam list penertiban tahap II ini.


Haji Udin mengapresiasi jalannya penilaian tersebut. Sebab seluruh aset yang ada diatas lahan garapan warga dan memiliki nilai untuk kemudian dikonversi menjadi uang santunan atau kerahiman atas SK Gubernur Jawa Barat telah disisir.


“Kita sebagai tokoh masyarakat dan jajaran RT akan mendampingi, karena ini menyangkut para penggarap, yang tak lain adalah warga kami, supaya tidak ada tumpang tindih nantinya,” ujar Haji Udin di lokasi penilaian hari ke empat ini.


Haji udin menjelaskan, pihaknya bersama warga dan perangkat RT telah duduk bersama sejak 2017 silam membicarakan masa depan lahan garapan yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) atas nama Kementerian Agama RI tersebut. 


Hasilnya, disepakati bahwa pihaknya bersama-sama akan mengikuti prosedur Pemerintah hingga tuntas. Sikapnya tersebut juga menyangkut UIII, sebagai Proyek Strategis Nasional yang sifatnya tidak bisa diganggugugat.


“Dari awal kita sudah menyatakan ini tanah negara, cepat atau lambat, manakala negara membutuhkannya ya harus kita lepas,” tegas Haji Udin.


Apalagi, sambungnya, sudah ada uang santunan atau kerahiman, yang diatur dari pihak Kemenag nantinya. “Ini kan proyek strategis nasional yang harus kita dukung apapun alasannya,” imbuh dia.


Kendati demikian, dirinya tidak memungkiri bahwa di lapangan masih ada pihak-pihak yang enggan menyerahkan lahan garapannya untuk dinilai dan dikonversi menjadi uang kerahiman. Diantara mereka malah memilih untuk menempuh jalur hukum. 


Menurut Haji Udin, langkah tersebut sangat disayangkan. Karena jika pihak-pihak yang telah memilih menempuh jalur hukum tersebut dinyatakan kalah dan telat untuk melalui mekanisme penilaian, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal, diantara warga yang menggarap lahan seluas 142,5 Hektare tersebut telah tinggal selama belasan tahun disana.


“Memang ada grup-grup tertentu, mohon maaf ya, itu juga teman-teman kita di luar, merasa bisa menjalani proses gugatan, proses hukum, silahkan saja, menurut saya lebih baik kita koorporatif dengan pemerintah,” jelasnya.


Karena, menurut dia Proyek Strategis Nasional ini tidak bisa disetop. Karena itu ia mengajak, untuk memanfaatkan uang kerahiman dari pemerintah sebaik mungkin, selagi punya kesempatan.


Sebagai informasi, tahap penilaian pada Penertiban Lahan UIII Tahap II ini, telah berlangsung sejak Rabu, 18 Agustus 2021 lalu, sejauh ini 63 bidang tanah telah dinilai dengan mulus dan lancar. Selama 10 hari kerja KJPP akan menilai total sebanyak 141 bidang sesuai SK tim terpadu yg diketuai Sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat.


Kementerian Agama bersama Tim Penertiban Lahan UIII Tahap II yang turun ke lapangan dibagi menjadi dua tim mendampingi KJPP dalam melakukan penilaian. Dua tim tersebut menyisir bidang-bidang lahan yang masuk dalam list disaksikan pihak yang mengaku telah menggarap lahan tersebut minimal 10 tahun. Penilaian dilakukan dengan Protokol Kesehatan Covid-19 yang ketat. 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini