Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Teken MoU, Komnas HAM-Pemprov Sulteng Komit Bantu Korban Poso

Komnas HAM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) berkomitmen untuk mendukung pemulihan serta memberikan bantuan penunjang kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat beserta korban bencana supaya mendapatkan hak-hak hidup yang mendasar secara optimal.


Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Komnas HAM-Pemprov Sulteng. FOTO: KOMNAS HAM


JAKARTA - Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan Gubernur Sulteng termasuk kepala daerah yang progresif komit  menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pelanggaran HAM berat.


Peran serta kepala daerah dalam mengupayakan penyelesaian kasus dan pemulihan korban bencana, sebut Taufan, adalah faktor utama terealisasinya program dan aksi HAM bersama. Jika pimpinan daerah mempunyai perspektif HAM yang komprehensif, maka diharapkan kebijakan akan berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak hidup, hak berpolitik, hak memeroleh sumber perekonomian serta hak berpendapat dan berekspresi secara adil dan berimbang.


“Penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu prosesnya memang panjang. Namun, Komnas HAM optimistis dengan kerja sama ini, kita menyepakati upaya assessment dan sinkronisasi unsur-unsur dalam penyelesaian kasus supaya hak-hak dasar korban terpenuhi secara optimal bersama pemerintah daerah,” kata Taufan dalam konferensi pers, Senin (30/8).


Untuk itulah, Komnas HAM memetakan daerah dengan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang berat terlebih dahulu dalam proses mempersiapkan kerja sama dalam pemenuhan hak-hak tersebut bagi korban. Dari hasil pemetaan terlihat beberapa provinsi, seperti Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang menjadi titik strategis potensial untuk merancang program aksi HAM bersama.


Sebagai langkah perdana, Komnas HAM RI dan Pemprov Sulteng menyepakati kerja sama tentang Pemberian Bantuan kepada Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Kerja sama ini menindaklanjuti kerja Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Tim Pelanggaran HAM Berat (PHB) sebagai upaya nyata mengakselerasi penyelesaian kasus serta mendukung pemulihan korban. 


Sasaran kerja Komnas HAM yang bakal ditangani bersama Pemprov Sulteng, di antaranya terkait verifikasi permohonan dan menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM); pemberian bantuan medis dan psikososial kepada korban pelanggaran HAM yang berat; serta komunikasi dengan SKPD dan UPT terkait pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM yang berat.


Upaya inisiatif ini sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025. Di dalamnya, Kepala Negara telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun, afirmasi hak asasi masih terbatas kepada empat kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.


“Di luar empat kelompok sasaran itu, seperti korban pelanggaran HAM berat dan korban bencana, seharusnya pemerintah tetap memiliki kewajiban terkait HAM pada kelompok sasaran lainnya seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa segala upaya perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM dilaksanakan oleh pemerintah,” sambung Taufan.


Ia berharap langkah kerja sama ini menjadi sebuah titik terang bagi penyelesaian kasus-kasus dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM atas kematian warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah. Begitu pula menjadi upaya mengawal operasi-operasi anti-terorisme yang berpotensi membuka aksi radikalisme di area tersebut.


Komnas HAM mencermati adanya kecenderungan pemegang mandat penindakan terorisme mengabaikan dari prosedur hukum yang berlaku. Hal ini merujuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Perkap Penindakan Terorisme) yang menyatakan adanya aspek “proporsional” dan “nesesitas” sebagaimana tertulis pada pasal 3 huruf b dan huruf c. Selain itu, Perkap tersebut mengatur mekanisme negosiasi demi menghindarkan korban anak-anak dalam pasal 17 ayat (1). Namun, di lapangan masih didapati warga sipil dan anak-anak yang menjadi korban salah tangkap ataupun terimbas konflik bersenjata.


“Komnas HAM dan mitra kerja terkait lainnya akan berupaya memastikan proses penanganan kasus oleh aparat negara di Sulawesi Tengah, terutama di Poso berjalan secara transparan. Langkah ini tentunya diperkuat dengan komitmen pemenuhan atas hak-hak hidup mendasar para korban sebagai kompensasi atas dasar kemanusiaan,” jelas Taufan.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini