Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menko Luhut: Sebutan Negara Maritim Layak Untuk Indonesia, Jika...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam arahannya mengatakan sebutan sebagai negara maritim layak diberikan kepada Indonesia.


Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO: KEMENKO MARVES


JAKARTA - Tapi, jika mampu menguasai lautan untuk kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. 


“Oleh karena itu kita harus mampu meraih kemampuan mengelola dan memanfaatkan segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa”, jelas Menko Luhut, Kamis (23/9).


Selain itu, menurutnya menjadi negara kepulauan bagi Indonesia adalah suatu anugerah dan takdir dari Tuhan yang patut disyukuri karena kekayaan sumber daya alamnya. Sebagai bangsa bahari yang besar, Indonesia harus mampu mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat dan menjadi bagian dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.


Lebih lanjut Menko Luhut mengatakan, Presiden Jokowi pada awal pembentukan kabinet kerja mencanangkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, hal tersebut benar karena Indonesia terletak pada posisi silang.


“Banyak kalangan dan komunitas menerjemahkan sebagai kepentingan dan pemahamannya masing-masing akan tetapi sepertinya yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah pengembangan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di era nenek moyang kita kembali menjadi pusat peradaban maritim dunia,” sambungnya.


Oleh karena itu, Menko Luhut menekankan kemaritiman harus menjadi visi bangsa Indonesia dan arus utama pembangunan nasional seharusnya berbasis kemaritiman. 


“Jadi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Menko Luhut.


Tahun 2025, dikatakan Menko Luhut periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang pertama akan berakhir dan selanjutnya akan memasuki periode perencanaan jangka panjang berikutnya yakni tahun 2025-2045.


“Ini kesempatan yang baik untuk masukan pemikiran jangka panjang pembangunan kemaritiman. Kita harus membuat peta jalan yang jelas sehingga armada pembangunan kemaritiman dapat sampai ke pelabuhan akhir menjadikan Indonesia pusat peradaban maritim dunia pada tahun 2045 di mana kita seratus tahun merdeka,” pungkasnya. 


Dalam peringatan tersebut hadir pula secara virtual Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri  ESDM Arifin Tasrif, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, serta audience lain dari seluruh Indonesia. 


Sebelumnya di awal acara, Sekretaris Kementerian Koordinator, Agung Kuswandono dalam sambutannya melaporkan acara Puncak Peringatan Hari Maritim Nasional ke 57 Tahun 2021 ini juga sebelumnya telah didahului rangkaian kegiatan Pekan Literasi Maritim yang telah dimulai sejak tanggal 16 hingga 23 September 2021. 


"Pada Pekan literasi ini telah digelar sebanyak lebih kurang 50 kegiatan dari berbagai institusi kelembagaan baik pemerintah, perguruan tinggi maupun komunitas dengan peserta mencapai 10.000 Audiens," katanya melaporkan. 


Selain itu, momentum perayaan hari Maritim Nasional ke-57 ini, sekaligus dirangkaikan juga dengan kick off penyusunan peta jalan pembangunan kemaritiman nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang dikemas dalam dokumen “Haluan Maritim Nasional 2045” (HMN 2045) 


"Dokumen HMN 2045 ini berisikan konsep pembangunan kemaritiman sebagai masukan dan bahan kajian dalam persiapan menyusun RPJP periode 2024-2045, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 di Bidang Kemaritiman yaitu “Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Maritim Terbesar di Dunia," ujarnya. 


"Bertepatan juga hari ini telah dapat dituntaskan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2024 menjadi kado terindah pada Hari Maritim Nasional ini," pungkasnya. 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini