Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.
PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).
PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.
PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.
PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.
PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.
PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.
Pemberitahuan
Belum ada interaksi terbaru.
Artikel Penulis
Memuat artikel...
Apresiasi Penulis
featured_seasonal_and_gifts
Berikan Dukungan
Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.
Saat aktif sebagai penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan diisukan melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diperiksa atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul. Namun, hal tersebut dibantah tegas oleh Novel.
Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan. Foto: IST
JAKARTA - Usai Novel nonaktif sebagai penyidik KPK, Anies dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Barangkali atas dasar itu diisukan dirinya melindungi Anies.
Namun, dugaan tersebut langsung dibantah tegas oleh Novel Baswedan sendiri secara terbuka dalam program Mata Najwa Rabu 22 September 2021 malam. Ia menjelaskan terkait mekanisme penyidikan ditubuh KPK, bahwa siapapun bisa diperiksa jika penyidik menilai mengetahui perkara yang sedang ditangani.
"Jadi dengan tegas saya tidak pernah berupaya melindungi Anies untuk diperiksa karena tidak terlibat dalam penanganan kasus tersebut," ungkapnya.
Novel juga menambahkan, kalau dikaitkan dengan dirinya, yang harus dipahami bahwa di KPK harusnya orang-orang berintegritas. Termasuk ada yang mengatakan dirinya bisa mengatur semuanya dalam proses penyidikan.
"Jadi artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang-orang nggak berintegritas, saya kira dia salah," ujar Novel.
Bahkan dia juga menjelaskan terkait sistem penanganan kasus di KPK. Ia memaparkan, bahwasanya di KPK itu ada pembagian tugas, bahkan di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri yang masing-masing tidak mengetahui kasus yang ditangani yang lain.
Karena sistem yang berjalan di lembaga antirasuah tersebut tidak mengakomodasi perbuatan-perbuatan intervensi semacam itu. Dan selanjutnya, jika dirinya benar melindungi Anies, hal tersebut akan terbongkar juga oleh penyidik lainnya.
"Jadi begini, kalau seandainya di KPK enggak diperiksa, tapi kan di sidang nanti kan dilihat itu, dan pastinya orang semua akan tahu karena sidang kan terbuka. Jadi, kalau ada yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara seperti itu, hal itu percuma, karena di penyidikan nanti terbuka semuanya," terangnya.
Sebagai informasi, dalam hal ini Anies diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yoory Corneles Pinontoan selaku mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Nantinya, dari pemeriksaan itu penyidik KPK akan mendalami proses usulan anggaran yang diperuntukkan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Termasuk salah satunya untuk pengadaan tanah di Munjul.
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...