Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.
PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).
PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.
PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.
PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.
PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.
PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.
Pemberitahuan
Belum ada interaksi terbaru.
Artikel Penulis
Memuat artikel...
Apresiasi Penulis
featured_seasonal_and_gifts
Berikan Dukungan
Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.
Perludem: Badan Peradilan Khusus Pemilu Gak Relevan
Isu pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu (BPKP) mencuat, tujuannya untuk menangani atau mengadili sebuah perkara yang terjadi dalam pilkada. Namun Perludem mengganggap, pembentukan BPKP tidak relevan.
Fadli Ramadhanil. Foto: IST
JAKARTA - Guspardi Gaus Anggota Komisi II DPR RI menyatakan, dirinya enggan memperdebatkan lagi soal penting atau tidaknya badan peradilan khusus. Yang tugasnnya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan dan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena semua itu tertuang dalam undang-undang.
Menurutnya, pemerintah harus merealisasikan pembentukan badan peradilan khusus pilkada sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 157 tentang Pilkada.
Badan peradilan khusus ini, lanjutnya, memiliki hak kewenangan khusus untuk mengadili seluruh perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Baik perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi dan perkara tindak pidana pilkada. Karena, penyelesaian perselisihan pilkada saat ini di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi, kalau nanti badan peradilan khusus ini terbentuk, MK nggak perlu lagi tangani sengketa pilkad, sehingga MK lebih fokus tangani kasus diluar pilkada," ujar Guspardi, dikutip dari website resmi DPR RI.
Namun, soal pembentukan badan peradilan khusus pemilu, Sekretaris pengurus Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh anggota komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Menurutnya, dalam konteks saat ini sudah tidak relevan lagi membentuk badan peradilan khusus pemilu.
Karena, jika peradilan khusus pemilu ditujukan untuk penyelesaian sengketa hasil, MK sebetulnya sudah memutus hal tersebut pada awal 2020 yang lalu, dengan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.
"Jadi nggak ada lagi perbedaan rezim pemilu dan pilkada. Sehingga sengketa hasil pilkada, mestinya juga diselesaikan oleh MK," terangnya dalam pesan WhatsApss kepada times.id.
Isu peradilan khusus pemilu akan jadi sangat parsial, sambungnya. Jika tidak dibarengkan untuk menata jadwal pemilu dan kelembagaan penyelenggara pemilu.
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...