Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Tolak Presiden 3 Periode, Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 Perlu

Meskipun sudah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Jokowi, isu presiden 3 periode tetap bergulir kencang. Kali ini, giliran Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang blak-blakan. Dia menyebut presiden 3 periode banyak mudharatnya. 


Ketua MPR Bambang Soesatyo.


JAKARTA - Pernyataan itu dilontarkan Bamsoet dalam webinar yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, kemarin. Webinar ini mengangkat topik "Presiden 3 Periode: Antara Manfaat dan Mudarat".


Bamsoet, selaku narasumber yang mendapat giliran pertama bicara langsung to the point menjawab judul webinar hari itu. Bahkan sebelum mengucap salam. "Saya jawab sekarang, lebih banyak mudaratnya," kata politisi Partai Golkar itu, mantap, kemarin.


Ia memastikan, hingga saat ini belum ada pembicaraan yang mengarah pada perpanjangan masa jabatan presiden. Baik di fraksi-fraksi mau pun unsur-unsur elemen di DPR dan DPD.


Karena itu, Bamsoet mengaku heran dan tidak tahu siapa yang mula-mula menghembuskan isu penambahan masa jabatan presiden itu. Meskipun ia mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya punya kewenangan untuk   melakukan itu. 


"MPR tidak pernah melakukan pembahasan apa pun untuk mengubah Pasal 7 UUD RI Tahun 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden," tegasnya.


Politisi Golkar ini sepakat jika masa jabatan presiden 2 periode adalah yang paling tepat. Namun demikian, ia tetap memandang perlu amandemen dilakukan.


"Apakah amandemen ini perlu? Perlu. Tapi jangan diarahkan kepada tiga periode atau perpanjangan," terang Bamsoet.


Lalu apa motivasi dilakukannya amandemen?


Menurut Bamsoet, amandemen ini dipandang perlu setelah sowan ke sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menyerap aspirasi. Mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PGI dan lainnya. 


Benang merahnya, sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu untuk direformulasi. Semangat ini muncul sejak 2 periode MPR yang lalu, lalu diteruskan hingga saat ini.


"Agar kita tidak selalu tiap ganti pemimpin, ganti haluan, sehingga maju-maju, seperti orang nari Poco-poco, maju 2 langkah mundur 3 langkah," ucapnya.


Akan tetapi, masih dari partai koalisi pemerintah, yakni Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari berpandangan kekhawatiran sejumlah pihak jika amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 akan bisa membuka 'kotak pandora' mungkin saja terjadi. 


"Membuka kotak pandora menurut saya mungkin-mungkin saja bisa terjadi dalam suatu proses amandemen kelima," kata Taufik di dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9). 


Anggota Komisi Hukum DPR ini mengibaratkan amandemen UUD 1945 ini seperti gempa tektonik. Sehingga memungkinkan adanya gempa-gempa susulan.


Ia mengaku heran kenapa haluan negara kembali dihidupkan setelah dicabut dalam amandemen ketiga. "Apakah kemarin keputusan MPR yang dulu dalam amandemen ketiga itu keliru? Karena harus ada jawaban dulu," sambungnya. 

 

Sebetulnya, wacana presiden 3 periode ini sudah beberapa kali ditolak mentah-mentah oleh presiden Jokowi. Jika ada mengusulkannya, hanya ada 3 kemungkinan. "Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.


Sejak awal, Jokowi juga sudah mengingatkan agar amandemen tidak melebar ke mana-mana. Cukup untuk urusan haluan negara. Jika melebar, ia menegaskan: "Lebih baik tidak usah amendemen," tandasnya.


Belum lama ini, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman kembali mengulang komitmen Jokowi soal masa jabatan presiden. Masih sama: menolak jabatan 3 periode.


"Saya bersaksi bahwa Presiden Joko Widodo setia dan teguh menjalankan konstitusi UUD 1945," kata Fadjroel dalam keterangannya, Sabtu (11/9) lalu.


Khususnya, sambung Fadjroel, terkait Pasal 7 amandemen ke-1 yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.


Pengamat komunikasi politik Universitas Al Azhar Indonesi Ujang Komarudin menilai masih liarnya isu presiden 3 periode, meskipun sudah ditepis langsung oleh Jokowi hingga Ketua MPR ini, terjadi bukan tanpa sebab. Salah satunya, karena elite politik kerap memanipulasi pernyataan. Apa yang diucapkan sering berbeda dengan yang dilakukan.


"Contoh nyata, revisi UU KPK. Mereka bilang menguatkan. Tapi fakta sebaliknya, melemahkan bahkan membunuh KPK," tutur Ujang tadi malam.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengacungkan jempol, jika Presiden hingga Ketua MPR kompak menolak perpanjangan masa jabatan presiden.


"Itu bagus. Tapi rakyat tetap curiga dan waspada. Karena nanti bisa saja cari-cari alasan dan pembenaran. Tahu-tahu dibahas singkat, lalu ketok palu," lanjutnya.


Ia juga mengingatkan bahwa ada perbedaan antara esensi 3 periode dengan perpanjangan masa jabatan. Perbedaan esensi ini bisa jadi celah ketika amandemen dilakukan.


"Kalau pun 3 periode mereka menolak, masih ada celah untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Karena perpanjangan masa jabatan presiden, Jokowi belum pernah menolak," pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini