Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.
PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).
PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.
PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.
PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.
PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.
PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.
Pemberitahuan
Belum ada interaksi terbaru.
Artikel Penulis
Memuat artikel...
Apresiasi Penulis
featured_seasonal_and_gifts
Berikan Dukungan
Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.
Apkasindo Aceh Maklumi Jokowi Larang Ekspor Migor & CPO, Tapi...
Pidato Presiden Jokowi tentang larangan ekspor minyak goreng sawit (MGS) dan bahan baku MGS cukup mengejutkan banyak pihak. Namun tidak demikian dengan APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia).
Fadhli Ali
BANDA ACEH - Sekretaris Apkasindo Aceh menilai wajar jika Presiden Jokowi mengambil kebijakan tersebut. Sebab urusan MGS tidak kunjung tuntas, padahal sudah 4 bulan berlalu.
"Ini menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan seharusnya," kata Fadli dalam keterangannya, Sabtu (23/3).
Akibat dari polemik MGS ini, sawit m menjadi terkesan dipersalahkan oleh banyak pihak. Padahal dunia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat pulih ekonominya sebagai dampak pandemi Covid-19, karena disebabkan industri sawit yang terus mengalami trend positif dan dampak multi efek player lainnnya.
Memang ada beberapa eksportir yang mencoba-coba melanggar aturan yang sudah diterbitkan pemerintah, namun ia berharap tidak langsung menyamaratakan semuanya.
"Harus diakuin, bahwa stop ekspor MGS dan bahan bakunya sangat beresiko secara keseluruhan, karena 16 juta petani sawit dan pekerja sawit menggantungkan hidupnya diperkebunan sawit rakyat 42 persen perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh pekebun," tuturnya.
Selanjutnya, penerimaan negara melalui BK atau bea keluar juga beresiko anjlok. BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui perannya sebagai operator pelaksana Pungutan Eksport (PE) juga berpotensi tekor.
Dan yang paling beresiko lagi, sebutnya adalah petani sawit akan mentelantarkan kebunnya karena anjloknya harga TBS di tengah naiknya HPP yang mencapai 100 persen.
"Kebun sawit kami adalah harapan ekonomi rumah tangga yang sifatnya harian, jika terganggu tentu kami petani sawit akan menjadi beban negara karena kami akan mendaftar ke program keluarga harapan (PKH). Tentu hal ini cukup berat bagi kami petani sawit," ingatnya.
Sesungguhnya, dampak dari stop eksport ini adalah petani sawit yang pertama merasakannya. Karena faktanya, setelah pidato Presiden Jokowi hari Jumat (22/4), satu jam kemudian harga tandan buah sawit (TBS) langsung terkoreksi Rp100-200/kg dan terjadi hampir merata di 22 Provinsi sawit APKASINDO.
"Ini memang sangat berat karena disaat yang bersamaan harga pupuk, pestisida dan herbisida sangat bergairah naik terus, yang saat ini kenaikannya sudah mencapai 200 persen," ungkapnya.
Ia mencontohkan pupuk NPK sudah diangka Rp 980 ribu/zak, daeu sebelumnya hanya dikisaran Rp 340 ribu/zak (50kg).
Apalagi Menteri Keuangan melalui Peratuan PMK Nomor 23/PMK.05/2022 baru-baru ini sudah menaikkan Tarif PE CPO dari 155 dolar AS/ton, naik menjadi 375 dolar AS/ton dan Bea Keluar (BK) menjadi 200 dolar AS/ton. Sehingga totalnya menjadi 575 dolar AS/ton atau Rp 8.350.000.
"Akibat kenaikan PE ini, harga TBS kami terbebani hampir Rp1.000/kg," ujarnya.
Menurutnya, masyarakat harus mengetahui bahwa subsidi MGS Curah dan Biodisel (B30) diambil dari dana PE, bukan APBN. Dengan kata lain adalah uang sumbangan petani sawit yang dikelola oleh BPDPKS.
"Semua kenaikan ini sangat memberatkan kami petani sawit, tapi kami berusaha untuk kuat dan bertahan, hingga sebelum Pak Presiden mengumumkan kebijakan stop eksport tersebut," kata Fadhli.
"Jika memang tujuan Presiden untuk membanjiri MGS dalam negeri, maka kami Petani sawit berharap dengan segala hormat kepada Bapak Presiden supaya kebijakan tersebut jangan terlampau berlama-lama," harapnya.
Harapan ini juga tersampaikan dalam diskusi dengan Saudara-Saudari kami sesama petani sawit di 22 Provinsi APKASINDO melalui Whatshapp Group. Ia berharao, kebijakan stop ekspor tersebut segera dievaluasi setelah tujuannya tercapai.
Ia mengajak semua stakeholder sawit menjadikan kisruh MGS ini menjadi pelajaran berharga, bahwa sikap nasionalis harus menjadi nomor satu dan utama.
"Kami yakin dan percaya dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk kebaikan kedepannya dalam tata kelola industri sawit yang merupakan tumpuan ekonomi negeri ini," pungkasnya.
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...