Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.
PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).
PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.
PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.
PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.
PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.
PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.
Pemberitahuan
Belum ada interaksi terbaru.
Artikel Penulis
Memuat artikel...
Apresiasi Penulis
featured_seasonal_and_gifts
Berikan Dukungan
Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.
Ketua DPRK Abdya Bolehkan Pelantikan Keuchik Asalkan Sengketa Pilchiksung Selesai
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke III terkait sengketa Pemilihan Keuchik secara Langsung (Pilchiksung) di 152 desa negeri sigupai itu.
Ketua DPRK Abdya Nurdianto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke III terkait sengketa Pemilihan Keuchik secara Langsung (Pilchiksung) di 152 desa. FOTO:MUHARRYADI
BLANG PIDIE Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Gedung Aula DPRK Abdya dengan melibatkan pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab Abdya, Senin (25/4).
Ketua DPRK Abdya Nurdianto menyebutkan tujuh gampong yang mengalami sengketa Pilciksung itu hingga saat ini belum mencapai titik penyelesaian. "Hingga kini masih menyisakan sengketa di tujuh gampong yang masih belum ditemukan titik penyelesaiannya". Tuturnya
Ketua DPRK Abdya Nurdianto mengungkapkan bahwa, sudah berulangkali pihaknya mengadakan RDP dengan Pemerintah Abdya. Akan tetapi sudah beberapa rekomendasi dari DPRK kepada pemerintah Kabupaten Abdya tidak diindahkan.
“Ada tujuh Gampong yang terjadi sengketa dalam Pilchiksung, namun hingga saat ini masih belum ada titik penyelesaian," kata Nurdianto.
Politisi Partai Demokrat ini pun meminta kepada Pemkab Abdya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Saya harapkan agar sengketa Pilchiksung di Abdya ini segera diselesaikan. Setelah itu baru diatur kembali jadwal pelantikannya,” ujar Nurdianto
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Abdya, Hamdani menyampaikan, sebelum dilaksanakannya Pilchiksung, pihaknya telah menyediakan Posko Pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari solusi jika ada terjadi sengketa dalam Pilchiksung. “Kami sudah mendirikan posko pengaduan jauh sebelum proses pemilihan Pilchiksung Abdya,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebanyak tujuh perkara Pilchiksung telah diterima oleh YARA Abdya, yaitu Gampong Blang Dalam Susoh, Gampong Meudang Ara Blangpidie, Ladang Tuha I dan Tokoh II Lembah Sabil, Pante Cermin Manggeng, Gelanggang Gajah Kuala Batee, serta Gampong Rukun Dame di Kecamatan Babahrot. Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung DPRK Abdya itu dipimpin langsung oleh Ketua Nurdianto, dihadiri segenap anggota DPRK Abdya, Jasniwar, S. Sos perwakilan Pemerintah Aceh, Asisten Pemerintahan Abdya Amrizal, S. Sos dan Kabag Pemerintahan Reza Kamarullah, Kapolres Abdya AKBP, Muhammad Nasution, SIK, perwakilan Dandim 0110/Abdya Danunit Intel Letda Inf Bakhtiar, perwakilan Kajari Abdya, SKPK, YARA, YLBH, LSM KOMPAK, para Camat, Imum Mukim, serta tamu undangan lainnya.
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...