Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.
PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).
PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.
PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.
PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.
PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.
PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.
Pemberitahuan
Belum ada interaksi terbaru.
Artikel Penulis
Memuat artikel...
Apresiasi Penulis
featured_seasonal_and_gifts
Berikan Dukungan
Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.
PERHIPTANI Sanggah Menteri Erick Sebut Soal Mafia Benih di Sektor Pertanian
Ketua DPP Harian PERHIPTANI, Fathan Arasyid membantah dengan tegas adanya mafia benih pertanian yang beredar di masyarakat. Hal ini karena pengadaan benih pertanian telah dilakukan sesuai prosedur dan pengawasan dengan baik
Ketua DPP Harian PERHIPTANI, Fathan Arasyid
JAKARTA - Fathan dengan tegas membantah pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir tentang adanya mafia benih pertanian yang beredar di masyarakat.
"Isu mafia benih itu harus diklarifikasi, dimana ditemukannya, di kabupaten dan kecamatan mana, kapan terjadinya. Hal tersebut tidak bisa digeneralisasi," jelas Fathan dengan tegas.
"Jadi, tidak ada itu mafia benih," tambah Fathan.
Benih pertanian menjadi salah satu faktor input yang menjadi penentu peningkatan produktivitas dalam budidaya pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sangat memberikan perhatian dalam pengadaan benih pertanian melalui teknologi inovasi pertanian.
Dalam suatu kunjungan ke produsen benih di Jawa Timur, Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi bibit yang luar biasa baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor luar negeri.
Dalam upaya pengadaan dan penyaluran benih pertanian, Kementan juga melakukan dengan prosedur formal yang sangat ketat.
"Pengadaan benih pertanian sudah ada SOP nya dan dilakukan sesuai prosedur," kembali Fathan menekankan.
Misalnya benih jagung. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Nur Hidayat dkk (2014) sistem pengadaan dan penyaluran benih secara formal diawali dengan pelepasan varietas unggul yang baru, BS (breeder seed) yang dihasilkan Puslitbang/Balai Komoditas, diteruskan oleh Direktorat Benih untuk disebarkan ke Balai Benih Induk (BBI) yang selanjutnya diperbanyak untuk menghasilkan FS (foundation seed).
Benih FS kemudian diperbanyak oleh BUMN, penangkar swasta, dan Balai Benih Utama (BBU) masing masing memproduksi SS (stock seed) atau ES (extension seed). Benih SS selanjutnya diperbanyak menjadi benih ES, kecuali di BBU.
Tidak hanya itu, selama proses pengadaan benih juga diawasi oleh petugas yang berkompeten dan dikawal oleh penyuluh pertanian. Bahkan Kementerian Pertanian memiliki berbagai benih pertanian unggul yang bersertifikat. Benih bersertifikat ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menjamin ketersediaan benih berkualitas.
Mekanisme lain dalam pengadaan benih melalui proses lelang. Pengadaan benih melalui proses lelang ini dapat ditelusui dengan jelas siapa produsennya, lokasi produksi, waktu produksi, jenis dan kualitas benih, dan sebagainya.
"Intinya, pengadaan benih yang dilakukan Kementerian Pertanian telah dilakukan dengan baik. Tidak ada mafia benih! Petani tidak ada yang mengeluh terkait pengadaan benih pertanian".
Kembali Fathan menegaskan bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan pendagaan benih dengan baik kepada petani sehingga tidak ada keluhan dari petani terkait pengadaan benih ini.
Mengamini pernyataan Ketua Harian DPP Perhiptani, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan dalam menyalurkan saprodi tak terkecuali benih dari pemerintah ke petani, Kementan didukung oleh Konstrawil, Kostrada, sampai tingkat kecamatan dan Kostratani yang ada di BPP serta babinsa melakukan pengawalan dan pendampingan secara berjenjang.
"Pengawalan dan pendampingan tersebut dengan identifikaai dan verifikasi CPCL mengoordinasikan dan memberikan arahan teknis dan administratif mengawal serta mengamankan realisasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administrasi dan kegiatan, utamanya berita acara pemeriksaan, "jelas Dedi. (NF)
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...