Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS Pemilu 2024, Simak Bagi Yang Belum Tau

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS Pemilu terdapat di Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS. Foto: kolase foto instagram @sekolah.pemilu

TIMES.ID - Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang penuh dalam menetapkan dan melantik anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk tingkat kabupaten atau kota.Sebagaimana dikethaui, PPS memiliki peran penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan Pemilu, terutama saat perhitungan suara dari seluruh TPS, ini merupakan tugas utama dari PPS.

Baca Juga : Taman Sari Jogja jadi Objek Wisata Hits dan Ngetrend di Tahun 2023, Bagus Banget

Adapun tugas dan wewenang PPS secara umum meliputi tugas utamanya mengumpulkan hasil pemungutan suara sekaligus menjumlahkan keseluruhan hasil tersebut sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Untuk lebih rincinya simak penjelesan berikut.

Tugas PPS

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu

2. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih KPU / KIP

3. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih

4. Melakukan verifikasi dan rekapituasi dukungan calon anggota DPRD

5. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara

6. Mengumumkan hasil rekapitulasi

7. Membuat berita acara rekapitulasi

8. Menyerahkan berita acara rekapitulasi

9. Melaksanakan sosialisasi Pemilu

10. Membuat laporan penyelenggaraan Pemilu

11. Melaksanakan tugas terkait lainnya

Baca Juga : Wah Rumor iPhone 16 Segera Rilis Tahun 2023 Ini Gegerkan Warganet, Gak Kebayang Gimana Canggihnya  

Adapun wewenang PPS sebagai berikut:

1. Mengumpulkan hasil perhitungan suara seluruh TPS di wilayah kerjanya

2. Melaksanakan wewenang terkait lainnya yang ditugaskan oleh KPU dan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku

Kewajiban PPS antara lain:

1. Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT

2. Membantu KPU/KIP Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu

3. Menindaklanjuti laporan dan temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan

4. Menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kab/ Kota paling lama 45 hari setelah Pemilu

5. Melaksanakan kewajiban lainnya yang dilimpahkan oleh KPU Provinsi maupun KPU tingkat Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Melaksanakan kewajiban lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini