Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Profil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih Dr. H. Yusril Ihza Mahendra. Foto: Instagram@yusrilihzamhd

JAKARTA -- Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, atau lebih dikenal sebagai Yusril Ihza Mahendra, lahir pada 5 Februari 1956. Kini, pada usia 68 tahun, ia masih aktif sebagai advokat, akademisi, politikus, dan salah satu pemikir besar dalam dunia hukum tata negara di Indonesia.

Karirnya yang panjang dan penuh dedikasi menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang disegani di berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional.

Saat ini, Yusril menjabat sebagai Ketua tim hukum yang mewakili Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuannya dalam menangani isu-isu hukum tata negara yang rumit.

Selain itu, Yusril juga ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini merupakan kelanjutan dari kontribusinya yang panjang dalam pemerintahan Indonesia.

Pengalaman Yusril sebagai menteri bukanlah hal baru. Ia pernah menjabat sebagai menteri dalam tiga periode pemerintahan berbeda. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Yusril dipercaya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di era Presiden Megawati (2001-2004), ia kembali mengemban jabatan yang sama. Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007), Yusril diberi kepercayaan untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara.

Atas jasa dan dedikasinya kepada bangsa, ia menerima berbagai penghargaan dari negara. Salah satunya adalah Bintang Bhayangkara Utama pada tahun 2004 dan Bintang Mahaputra Adipradana pada tahun 2015.

Tidak hanya di dalam negeri, Yusril juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional. Ia pernah mewakili Indonesia dalam sidang-sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merumuskan dan mengesahkan berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional di Italia dan Konvensi PBB Melawan Korupsi di New York.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai President dari Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) yang berkantor pusat di New Delhi, India. Keterlibatan Yusril dalam diplomasi internasional menambah bobotnya sebagai salah satu tokoh hukum dan politik terkemuka di Asia.

Di dunia politik, Yusril juga memiliki peran penting. Ia merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sejak awal pendirian partai ini pada 17 Juli 1998. Pada Muktamar PBB ke-IV pada tahun 2015, Yusril kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum, dan posisinya terus diperpanjang hingga Muktamar V yang berlangsung di Tanjungpandan, Belitung, pada tahun 2020.

Yusril juga merupakan seorang akademisi yang mendalami bidang hukum tata negara dan filsafat. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di berbagai universitas ternama seperti University of the Punjab di Pakistan dan Universiti Sains Malaysia, di mana ia meraih gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik. Pada tahun 1998, Yusril dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia.

Dari segi kekayaan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2007, Yusril tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 1,6 miliar. Kekayaannya antara lain terdiri dari tanah seluas 1.354 m2 di Belitung senilai Rp 20,31 juta, kendaraan bermotor seperti sepeda motor NSU tahun 1958 dan mobil Volvo senilai Rp 100 juta. Ia juga memiliki lahan perkebunan seluas 2,7 hektare dan 4 hektare di Belitung, dengan nilai total Rp 94 juta.

Selain itu, Yusril memiliki barang seni dan antik yang dikumpulkan sejak tahun 1990 hingga 2006 dengan total nilai Rp 1 miliar. Benda bergerak lainnya seperti koleksi pribadi bernilai Rp 325 juta, serta giro dan setara kas senilai Rp 75,37 juta.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini