Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Profil Rini Widyantini, Menteri PANRB dengan Kekayaan Rp 27 Miliar

Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Foto: Instagram@dpmptsp_pekanbaru

JAKARTA -- Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menjadi sorotan karena kekayaan yang dimilikinya.

Lahir di Bandung, Rini diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri, menggantikan Abdullah Azwar Anas.

Setelah puluhan tahun mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ia kini memimpin Kementerian PANRB dengan total kekayaan mencapai lebih dari Rp27 miliar.

Rini memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1990. Ia mengawali langkahnya sebagai analis kebijakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 1997.

Selama tiga dekade lebih mengabdi, karier Rini berkembang pesat, mengisi berbagai posisi strategis. Pada tahun 2008, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di kementerian tersebut, sebelum diangkat menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I pada 2009.

Di tahun 2011, Rini dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum, dan pada periode 2013 hingga 2021, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di kementerian yang sama.

Puncak kariernya sebagai Sekretaris Kementerian PANRB terjadi pada tahun 2022 sebelum akhirnya diangkat sebagai Menteri PANRB.

Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dirilis pada Desember 2023, total kekayaan Rini tercatat sebesar Rp27.033.159.518. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa aset, termasuk tanah dan bangunan, kendaraan, serta aset-aset bergerak lainnya.

Rini memiliki dua petak tanah dan bangunan di Bekasi serta satu bangunan di Bandung. Selain itu, terdapat satu bidang tanah di Kabupaten Bekasi. Jika dihitung secara keseluruhan, total nilai properti yang dimilikinya mencapai miliaran rupiah.

Kendaraan yang dimiliki oleh Rini cukup sederhana, yaitu sepeda motor Yamaha Mio tahun 2006 yang senilai Rp1.500.000 dan sebuah mobil Toyota Fortuner keluaran tahun 2020 seharga Rp375.000.000.

Selain properti dan kendaraan, Rini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp460 juta, surat berharga sebesar Rp3,41 miliar, serta simpanan kas di bank sebesar Rp19,03 miliar.

Perjalanan panjang karier Rini di Kementerian PANRB memberikan fondasi kuat baginya untuk memimpin institusi ini di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang reformasi birokrasi dan kelembagaan menjadi modal penting dalam melaksanakan tugas barunya sebagai menteri.

Sebagai Menteri PANRB, Rini dihadapkan pada tantangan besar untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam membina aparatur negara agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan kekayaan yang cukup besar serta karier yang gemilang, Rini Widyantini menjadi salah satu sosok perempuan tangguh dalam pemerintahan Indonesia.

Keberhasilannya sebagai menteri diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam birokrasi di Indonesia, sekaligus memberikan inspirasi bagi generasi muda yang ingin berkiprah di pemerintahan.

Meskipun memiliki kekayaan yang signifikan, tanggung jawab yang diemban oleh Rini sebagai Menteri PANRB sangatlah berat.

Ia dituntut untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas, sekaligus menghadapi tantangan-tantangan dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan.

Dengan pengalaman panjangnya, Rini optimis dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Visinya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini