Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Keuchik Bantah Isu Pemotongan Dana Tuha Lapan untuk APK

Keuchik Gampong Kuta Bak Drien, Zulkifli. Foto: Ist.

ABDYA – Kepala Desa (Keuchik) Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Zulkifli, menegaskan bahwa tidak ada insentif atau gaji untuk Tuha Lapan. Ia menyatakan, yang ada hanyalah bantuan biaya operasional yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG).

Zulkifli menjelaskan, bantuan operasional tersebut bertujuan untuk mendukung Tuha Lapan dalam menjalankan peran mereka sebagai mitra Pemerintah Desa. Pernyataan ini merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Abdya Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan Dana Desa, ADG, dan BHPRK untuk Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

"Dalam Perbup tersebut, tidak ada ketentuan tentang pemberian insentif atau gaji kepada Tuha Lapan. Yang ada hanya alokasi bantuan operasional," ujarnya kepada wartawan di Blangpidie, Selasa 5 November 2024.

Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan bahwa setiap Gampong di Abdya mendapatkan alokasi bantuan operasional sebesar Rp5 juta per tahun untuk Tuha Lapan. "Berita yang menyebutkan adanya gaji atau insentif untuk Tuha Lapan itu tidak benar," tegasnya.

Menurut Zulkifli, pencairan bantuan operasional Tuha Lapan tersebut tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan anggaran dana desa.

"Bantuan ini diambil dari ADG reguler, bukan dari Siltap (Penghasilan Tetap). Berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan APBG TA 2024, bantuan ini dianggarkan dalam dua tahap, yakni Rp3 juta pada tahap pertama dan Rp2 juta pada tahap kedua," jelasnya.

Pada tahap pertama, bantuan operasional telah disalurkan secara bertahap setiap bulan kepada Tuha Lapan. Namun, untuk tahap kedua, dana belum dicairkan karena masih menunggu proses transfer dari pemerintah daerah.

"Kami sudah mengajukan ADG reguler tahap kedua, termasuk untuk operasional Tuha Lapan, tetapi hingga kini dana tersebut belum masuk ke rekening desa," tambahnya.

Terkait isu pemotongan dana operasional Tuha Lapan untuk mendukung pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu calon bupati, Zulkifli dengan tegas membantahnya. Menurutnya, kabar tersebut adalah fitnah yang beredar di salah satu media online.

"Tidak ada pemotongan dana operasional Tuha Lapan untuk mendanai APK calon bupati. Dana operasional telah diserahkan kepada anggota Tuha Lapan oleh bendahara desa," ujarnya.

Zulkifli pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terkonfirmasi dan bisa menimbulkan fitnah. "Tuduhan itu mencemarkan nama baik Pemerintah Desa Kuta Bak Drien," tegasnya.

Zulkifli juga membantah tudingan bahwa dirinya mendukung salah satu calon bupati dengan cara menggerakkan massa. Menurutnya, setiap warga berhak memiliki sikap politik selama itu bersifat pribadi dan tidak mencampuradukkan dengan jabatan Keuchik.

"Ini adalah hak pribadi yang dijamin undang-undang. Bahkan Keuchik dari desa lain juga mendukung salah satu calon bupati lain juga memiliki hak yang sama, selama tidak memanfaatkan kekuasaan sebagai keuchik," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa warga yang menghadiri kampanye dialogis salah satu calon adalah inisiatif pribadi mereka. "Jadi, jangan kaitkan dengan jabatan Keuchik atau aparatur desa," tambah Zulkifli.

Apdesi Abdya Minta Media Bijak dalam Memberitakan Isu Desa

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Abdya, Venny Kurnia, turut menanggapi isu pemotongan dana operasional Tuha Lapan di Gampong Kuta Bak Drien. Venny mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa konfirmasi.

"Jika ada masalah, konfirmasi dulu kepada Keuchik atau aparat desa terkait. Jika ingin diberitakan, berikan informasi yang seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan," ujar Venny.

Ia berharap agar media lebih bijak dalam memberitakan isu-isu desa dan selalu mengedepankan asas keberimbangan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sebagaimana di atur dalam UU Pers.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini