Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mengejar Ketinggalan Aceh, Pakar Otda Soroti Pentingnya Sinergi dan Kepemimpinan Kuat

Meskipun Aceh menerima Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) setiap tahun, provinsi yang dikenal dengan julukan Serambi Mekkah ini masih tercatat sebagai daerah termiskin di Sumatra.

Djohermansyah Djohan, seorang pakar otonomi daerah dan mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto: Riau.go.id.

ACEH - Menurut Djohermansyah Djohan, seorang pakar otonomi daerah dan mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dana Otsus belum mampu mendorong Aceh untuk mengejar ketertinggalannya.

Djohermansyah menilai ada dua persoalan utama yang perlu dibenahi agar Aceh dapat maju, yakni kepemimpinan yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang efisien.

"Pemimpin Aceh harus bisa membangun sinergi antara Aceh dan pemerintah pusat agar Aceh lebih maju", katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengurus Aceh dengan baik, dan bukan hanya berfokus pada kepentingan lokal.

Menurutnya, hubungan Aceh dengan pusat kini lebih kondusif, dan ini bisa menjadi peluang besar untuk pembangunan. Djohermansyah menekankan, pemimpin Aceh harus mampu melobi pemerintah pusat untuk meningkatkan dana Otsus, agar Aceh bisa merasakan manfaat yang lebih besar.

"Aceh harus mencontoh Papua yang berhasil meningkatkan alokasi dana Otsus-nya", pintanya.

Selain kemampuan lobi yang kuat, Djohermansyah juga menyarankan agar Aceh menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah selatan, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di bagian barat. Dengan cara ini, Aceh bisa meratakan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru.

Djohermansyah juga mengusulkan agar pemimpin Aceh yang baru lebih proaktif dalam merangkul diaspora Aceh di perantauan.

"Pemimpin Aceh harus memanfaatkan potensi besar dari orang Aceh yang ada di luar", katanya.

Hal ini akan membuka lebih banyak peluang untuk Aceh, mengingat diaspora Aceh memiliki jaringan yang luas di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Djohermansyah menilai tata kelola pemerintahan di Aceh masih jauh dari prinsip-prinsip good governance.

"Dana yang ada harus dikelola secara transparan, dan harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat", ujar Djohermansyah.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan kelompok-kelompok strategis seperti mantan kombatan GAM yang masih hidup dalam kemiskinan. Mereka perlu dilatih dan diberikan akses modal untuk mandiri secara ekonomi.

Djohermansyah percaya bahwa dengan pemimpin yang tepat dan tata kelola yang baik, Aceh dapat meninggalkan statusnya sebagai daerah tertinggal di Sumatra dan menjadi provinsi yang lebih sejahtera.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini